oleh

Klaim PDIP Menangi Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua Menyesatkan

Jayapura, PDIP mengklaim memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2018 yang mengusung kadernya sendiri yakni John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suawe. Namun klaim yang disampaikan pengurus inti DPP PDIP itu dianggap menyesatkan dan berpotensi menimbulkan kekacauan di Papua, karena data yang digunakan untuk mengklaim memenangi Pilkada baru belasan persen, bukan keseluruhan hasil penghitungan di 29 kabupaten dan kota oleh KPU Provinsi Papua.

“Ada sejumlah pihak yang mengklaim Pilkada Gubernur sudah dimenangkan, itu pernyataaan menyesatkan dan membuat kebingungan ditengah-tengah masyarakat, yang bisa menimbulkan kekacauan, karena data yang masuk baru belasan persen belum secara keseluruhan dan belum bisa dijadikan acuan untuk menyatakan menjadi pemenang,’’ujar Ketua Tim Koalisi Papua Bangkit yang mengusung pasangan gubernur dan wakil gubernur Lukas Enembe-Klemen Tinal, Matius Awoitauw kepada wartawan Sabtu 30 Juni di Jayapura.

Lanjutnya, klaim menang dengan hanya mengandalkan 19 persen suara yang sudah dihitung, tentu sangat premature dan terlalu dini. ‘’Penghitungan suara di wilayah pesisir memang sudah berjalan dan sudah dipublish di portal KPU, tapi itu baru 19 persen, sedangkan di wilayah Pegunungan proses perhitungan masih berlangsung di tingkat PPD, jadi terlalu dini memgklaim sebagai pemenang Pilkada,’’ujarnya.

Jika penghitungan suara sudah mencapai 85 persen, mungkin baru bisa saling klaim sebagai pemenang. ‘’Sebaiknya semua pihak menunggu hasil rekapitulasi penghitungan yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara, agar klaimnya akurat bukan malah menyesatkan,’’tegas dia.

Untuk itu, sambung dia, masyarakat Papua jangan terpengaruh dengan klaim yang tidak berdasar dengan hanya mengandanlkan hasil penghitungan suara belasan persen. “Mari kita jaga Pilkada Papua damai, dan mari kita jaga serta awasi proses penghitungan yang sedang dilaksanakan, hingga KPU mengeluarkan hasil penghitungan resmi tepat waktu,’’kata Matius yang juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Jayapura itu.

Sementara itu Sekretaris Pemenangan Pasangan calon Lukas Enembe-Klemen Tinal yang juga Sekretaris Umum Partai Demokrat Provinsi Papua Carolus Boly ditempat yang mengatakan, ada sejumlah TPS di Papua yang tidak memiliki hologram. “Banyak TPS yang ada hologramnya karena KPU tidak mendistribusikan, semoga KPU memperhatikan hal ini, gara kemudian hari tidak menjadi masalah,’’singkatnya.

Sekretaris Koalisi Parpol pengusung pasangan lukas Enembe dan klemen Tinal Kusmanto mengatakan, sebaiknya jangan ada pihak yang mengklaim sebagai pememangan sebelum penghitungan secara keseluruhan oleh KPU. “Kami hinbau semua pihak untuk memberikan keaempatan kepada penyelenggara, mudah-mudahan semua tepat waktu. Kalau ada yang klaim itu opini dan terlalu dini jelas sangat membahayakan maayarakat,’’tukasnya.

Anggot DPR Papua Tanwi Long mengatakan, pernyataan dini sejumlah pihak sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur tanpa adanya penghitungan suara secara keseluruhan sangat menyesatkan dan meresahkan warga Papua. “Papua itu beda dengan daerah lain Indonesia, letak geografisnya yang sulit dan susah dijangkau terutama di wilayah Pegunungan menjadi salah satu kendala proses penghitungan belum bisa dilaksanakan secara cepat. Jadi kalau ada klaim sudah memenangkan Pilkada hanya dengan dasar belasan persen hasil penghitungan, itu hanya menciptakan keresahan,’’ucapnya.

Dia meminta semua pihak menunggu hasil rekapituklasi penghitungan oleh KPU sebagai penyelenggara, guna mengetahui siapa yang memperoleh suara terbanyak. “Tunggu hasil hitungan resmi KPU Papua, siapa yang memperoleh suara terbanyaj, jangan malah klaim mengklaim dengan hanya menggunakan data belasan persen,’’himbaunya.

Komisioner KPU Provinsi Papua Tarwinto meminta masyarakat untuk tidak sepenuhnya mempercayai hasil penghitungan sementara dan kemudian dijadikan dasar mengklaim sebagai pemenang Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. “Hasil penghitungan suara yang real adalah setelah dilakuakn Pleno berjenjang oleh penyelenggara, dan hingga saat ini KPU sebagai penyelenggara belum mengeluarkan hasil secara keseluruhan, oleh karena itu bila ada informasi dari pihak manapun soal hasil penghitungan suara sebaiknya tidak perlu disikapi secara berlebihan,’’kata Tarwinto.

Terkait penghitunga suara sementara yang di rilir di portal resmi KPU, Tarwinto menyatakan, memang itu portal resmi KPU dan terpercaya, namun tidak sepenuhnya juga bisa dapat dipercaya, sebab yang dihasilkan dari hitungan cepat di portal KPU adalah hasil scan C1 dan itu juga baru belasan persen. “Bisa saja terjadi kesalahan dan baru akan dioperbaiki dan disesuaikan dengan hasil rekapan tingkat distrik,’’terangnya.

Tarwinti mengungkapkan, margin error ditingkat KPPS bisa mencapai 5-10 persen dan itulah yang akan diperbaki ditingkat PPD.

Soal adanya klaim sudah memenangkan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil Portal KPU , Tarwinto mengatakan, hal itu bisa saja terjadi,, tapi itu suara kan masih belasan persen, jadi tidak bisa dijadikan sebagai acuan untu menyatakan sebagai pemenanga. “Hasil portal resmi KPU kan persentasenya kan masih sedikit, belum sepenuhnya hasil semua TPS. Kemenangan bisa diklaim bila scan cepat sudah 100 persen,’’tegasnya.

Menelisik Pilkada Papua, dinamikanya sangat berbeda dengan wilayah lain Indonesia. Di Papua masih menggunakan Noken dalam proses pencoblosan terutama disebagian besar wilayah Pegunungan Papua. Bahkan Mahkamah Konstitusi mengaku sebagai sebuah kearifan lokal.

Dalam sistem Noken, pemilih tidak perlu datang ke TPS. Cukup diwakilkan kepada tokoh masyarakat atau kepala suku di kampung-kampung. Jika keala suku mengatakan bahwa suara penduduk dikampungnya untuk si A, maka surat suara tinggal diikat dan kemudian dibuatkan berita acara oleh panitia di TPS.

Sebagian besar wilayah Pegunungan yang menggunakan Noken adalah kabupaten, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Puncak, Puncak Jaya, Tolikara, Nduga, Lany Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Yahukimo bahkan Jayawijaya sebagai kota tertua di wilayah Pegunungan juga masih ada kampung-kampung yang memggunakan Noken. Sementara wikayah pesisir Papua aalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya, Merauke, Asmat, Mappi, Boven digul, Nabire, Biak, Supriori dan Kepulauan Yapen.

Menurut data KPU dari 3,4 juta DPT di Papua yang tersebar di 9200 TPS, paling banyak di wilayah Pegunungan, dengan persentase antara 60-65 persen. Rata-rata DPT di kabupaen Pegunungan Papua diatas 100 an ribu.

Memang disebagian besar wilayah pesisir, pasangan JWW-HMS menang, namun tidak terlalu telak dengan perolehan suara konpetitornya yakni Lukas Enembe-Klemen Tinal yang diusung 8 partai yakni Demokrat, Golkar, Hanura, PKS, PKPI, Nasdem, PPP. Persentase kemenangan JWW-HMS hanya unggul sekitar 10 an persen. Kemenangan di pesisir tidak bisa dijadikan acuan untuk kemenangan secara keseuluruhan Papua jika mengacu pada jumlah DPT seperti diatas.

PDIP mengklaim sebagai pemenang di Pilgub Papua seperti yang dinyatakan, Hasto Kristiyanto dan Eva Sundari di sejumlah media nasional dengan merujuk pada perolehan suara yang di upload di portal resmi KPU, yang hanya belasan persen dan baru sebatas dari TPS yang ada di pesisir. (KaTe)

banner
Bagikan :

News Feed