oleh

Parlemen Papua Desak Pemerintah Segera Kendalikan Arus Masuk Penduduk

Jayapura. DPRP mendesak Pemerintah Provinsi Papua segera mengendalikan arus masuk penduduk luar ke wilayah Papua, sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus tentang kependudukan Papua. Pengendalian arus masuk penduduk untuk memberikan kesempatan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi Orang Asli papua.

“Pemerintah harus segera mengendalikan arus masuk penduduk dengan melakukan pengawasan ketat di berbagai tempat pintu masuk dan keluarnya warga seperti Pelabuhan dan Bandara, agar penduduk luar tidak seenaknya masuk Papua dengan tujuan yang tidak jelas,’’ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua, Ignasius W Mimin, Selasa 17 Juli kemarin di Jayapura.

Pengawasan dan pengendalian arus masuk penduduk ke Papua juga sebagai implementasi dari semangat Otonomi Khusus Papua, dimana, keberpihakan dan proteksi Orang Asli Papua harus benar-benar diwujudkan.  “Sudah ada Perda nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan yang dijadikan sebagai landasan pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah,’’tukasnya.

Saat ini, kata Mimin, arus masuk penduduk Papua sudah sangat tak terkendali, yang membuat Orang Asli Papua kian tersingkir dari segala kesempatan untuk membangun serta menjadi tuan di negerinya sendiri. “Jangan sampai Orang Asli Papua hanya jadi penontoin di tanah dan negerinya sendiri,’’paparnya.

DPRP, sambung dia, terus melakukan sosialisasi tentang pengendalian penduduk ini selain juga tentang pengendalian peredaraan minuman keras beralkohol. “Ada tiga Perda yang getol dissosialisasikan yakni  Perda nomor 15 tahun 2013 tentang pelarangan miras dan penjualan minuman keras, perda nomor 5 tahun 2015 tentang pekan olahraga nasional ke XX dan Papua menjadi tuan rumah,ungkapnya.

Namuan yang menjadi prioritas adalah Perda pelarangan peredaran minuman keras serta Pengendalian arus masuk penduduk ke di Provinsi Papua. “Meski Perda dikeluarkan Provinsi tapi seluruh kabupaten dan kota di Papua harus melaksanakannya,’’tukas Mimin.

DPRP mendesak pemerintah daerah harus melaksanakan perda ini,  agar keluhan dan keresahan masyarakat Papua yang  selama ini mengenai masalah Miras secara perlahan terjawab. “Apalagi selama ini masyarakat selalu menanyakan tindakan dan aplikasi dari Perda-perda yang dilahirkan DPRP,’’pungkasnya.

Ia juga menyoroti adanya indikasi oknum pemerintah yang membagi-bagikan KTP kepada warga yang baru masuk ke Papua. “Kondisi ini harus segera ditelusuri oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah baik Provinsi maupun kabupaten dan kota,’’terangnya. (Bram)

 

banner
Bagikan :

News Feed