oleh

Parlemen Papua Prioritaskan Godok Rapeerdasus Keberpihakan Pada OAP

Jayapura, Badan Legislasi DPR Papua memprioritaskan pengggodokan 6 Rancangan Peraturan Daerah Khusus tentang  Keberpihakan kepada Orang Asli Papua. Enam Raperda itu ditargetkan tuntas digodok menjadi Perdasus yang siap diimplementasikan sebelum berakhirnya masa bhakti anggota DPRP periode 2014-2019.

‘’Ada 6 Raperda yang menjadi prioritas Baleg untuk digodok menjadi Perda yang siap aplikasikan ditengah-tengah masyarakat. Tiga dari 6 Raperda tersebut adalah usulan pemerintah,’’ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua Ignasius W Mimin, di Jayapura Kamis 19 Juli.

Lanjut Mimin, 6 Raperda yang menjadi prioritas digodok menyangkut perlindungan atau proteksi terhadap Orang Asli Papua. “Raperda yang disusun adalah yang bertujuan melindungi rakyat Papua, yakni  menyangkut Pertambangan dan perlindungan rakyat sekitarnya, nelayan di pesisir terkait penangkapan ikan, Pemerintahan Adat, penyegaran keagamaan, serta perlindungan tenaga kerja. Dalam proses penyusunan akan disesuaikan setelah hasil riset dalam naskah akademik masuk,’’tandasnya.

Menurut Ignasius, DPRP selain menggodok Raperda juga menyoroti Perda yang sudah ada namun belum diimplemtasikan secara baik, seperti Perda nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kependudukan. “Terus terang sampai hari ini tidak jalan, sehingga kami putuskan untuk direvisi bersamaan dengan proses penggodokan 6 Raperda’’ungakpnya.

Sebenarnya ada 33 Raperda yang masuk dalam program legislasi daerah DPR Papua, namun yang dijadikan prioritas 6 Raperda, karena menyangkut kepentingan Orang Asli Papua yang cukup mendesak.

Ignasius juga mengungkapkan, Baleg DPR Papua sedang melalukan inventarisir terhadap Perda-perda yang tidak lagi tepat digunakan untuk saat ini. “Kami bentuk tim untuk untuk melakukan inventaris terhadap Perda yang sudah tak relevan lagi diterapkan dengan kondisi social politik saat ini, nah yang ini nanti akan kami revisi,’’paparnya.

Anggota Baleg DPR Papua Stefanus Kaisepo mengatakan, timnya kini sedang melakukan inventarisir secara menyeluruh terhadap Perda, Perdasi maupun Perdasus yang tidak lagi relevan diterapakan saat ini, mengingat kondisi social masyarakat yang terus berkembang secara dinamis. “Ada sekitar 200 Perda yang disusun dibawah tahun 2001 yang tidak lagi sinkron digunakan pada era sekarang. Ini nanti akan kami revisi dan digodok sesuai kebutuhan masyarakat saat ini,’’kata Stefanus.

Kata Stefanus, pihaknya dalam penyusunan Raperda maupun revisi Perda tidak lagi memprioritaskan kuantitas, namun akan mengedepankan kualitas. “Baleg ingin Perda yang dilahirkan berkualitas dan benar-benar sesuai keinginan dan kebutuhan masyarakat Papua lebih khusus Orang Asli papua,’’tegasnya.

Kendati demikian, kata Stefanus, pihaknya dalam melakukan penyusunan Raperda maupun revisi Perda, akan memanggil stake holder atau mitra terkait. “Baleg akan melibatkan user-user lama seperti pengusaha, LSM dan Akademis untuk memberikan masukan serta juga berkoordinasi  dengan penentu kebijakan sebelum kami,’’tuturnya.

Anggota Baleg DPR Papua lainnya John Gobay mengatakan, regulasi yanga akan disusun harus benar-benar berpihak atau memproteksi Orang Asli Papua. “Perda yang dilahirkan harus menjaga   keberlangsungan OAP  terutama dalam kesempatam memperoleh pekerjaan. Sebagai contoh Air Permukaan, kalau dilihat dari perkembangan jaman dan tingkat populasi penduduk, serta tingkat ekonomi, maka perlu ada revisi untuk memotret kembali wajah dan kehidupan social masyarakat kita. Sehingga kita mengetahui perubahan yang ada, kemudian bisa kita proteksi hal-hal yang tepat untuk kepentingan masyarakat,’’singkatnya. (Bram)

 

 

Bagikan :

News Feed