oleh

DPR di Papua Bantah Tudingan Adanya Janji Papua Merdeka di Kampanye Pilkada

Jayapura, Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suawe melalui kuasa hukumnya di sidang sengketa Pilgub Papua di Mahkamah Konstitusi Kamis 26 Juli kemarin, menuding Bupati Kabupaten Nduga Yarius Gwijangge dalam kampanyenya mengajak masyarakat Nduga memilih Paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal, dengan janji Papua Merdeka. Tudingan itu dibantah keras oleh DPR di Papua dan dianggap sebagai pembohongan public.

“Apa yang disampaikan tim Paslon John Wempi Wetipo-Habel Melkias Suawe di sidang MK, bahwa Bupati Nduga menggunakan bahasa daerah menjanjikan Kemerdekaan Papua kepada masyarakat asal memilih Paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal, adalah pembohongan public dan fitnah,  yang terkesan ingin membuat kekacauan,’’ujar Anggota DPR Papua Emus Gwijangge kepada wartawan Jumat 27 Juli di Jayaapura.

Lanjutnya, tudingan itu sama sekali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. “Bupati adalah representasi pemerintah Indonesia di tingkat kabupaten, hal yang tak  mungkin bertindak demikian,’’tegas Emus yang juga anggota tim sukses Paslon Lukas Enembe-Klemen Tinal.

Jika Bupati Nduga dalam berkampanye menggunakan bahasa daerah setempat, karena sebagian besar masyaarakat belum bisa berbahasa Indonesia. “40-50 persen masyarakat Nduga belum bisa berbahasa Indonesia, wajar kalau bupati menggunakan bahasa daerah setempat,’’tandasnya.

Dalam berkompetisi di Pilkada sebaiknya bertindak elegan, jangan melancarkan fitnah yang tak berdasar, yang hanya menimbulkan keresahan masyarakat Papua. “ Tim JWW harus bertanggung jawab kepada masyarakat Nduga atas issu dan fitnah tersebut, dengan menunjukan buktinya, kalau tidak ada maka langkah hokum akan ditempuh, karena itu sudah pencemaran nama baik bupati dan masyarakat Nduga,’’tukasnya.

Meski issu yang tak benar dilancarakan kubu JWW, Emus meminta masyaarakat Papua tetap tenang hingga putusan MK. “Kami minta masyarakat tetap tenang dengan tudingan itu, tunggu putusan MK,”paparnya.

Sementara hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPR Kabupaten Nduga Dinar Kelnea, bahwa tudingan itu adalah pembohongan public dan pengadilan konstitusi. “Tidak benar Bupati Nduga melakukan hal seperti itu, bupati adalah wakil pemerintah di kabupaten, jadi kami sangat sesalkan tudingan dan fitnah tersebut,’’tuturnya.

Mestinya tim JWW seperti slogan yang diusung yakni Papua cerdas, kata dia,  dalam menyampiakan sesuatu hal juga harusnya cerdas, bukan malah melakukan pembohongan public. “Tudingan ini harus dibuktikan, jangan main-main, kalau cerdas harus bicara fakta, bukan berbohong,’’tegasnya.

Menurutnya, Pilgub di Kabupaten Nduga berjalan relative aman, meski sempat terjadi sejumlah peristiwa yang menggangu Kamtibmas. “Pilkada disaksikan Kapolres, Dandim serta pejabat lain, hal yang mungkin bicara Papua Merdeka,’’ucapnya. (Bram)

 

 

 

 

Bagikan :

News Feed