oleh

DPR Papua dan Mitra Kerja Sepakat Bentuk Tim Perjuangkan Honorer K2

Jayapura-Hasil pertemuan Panja Komisi I DPR Papua bersama mitra kerja dan ratusan tenaga honorer kategori 2 atau K2 di lingkungan Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura yang berlangsung di Hotel Horison Jayapura, menyepakati pembentukan tim untuk memperjuangkan nasib mereka kepada Presiden RI.

“Tadi disepakati untuk membentuk satu tim dan diharap tim ini dibawah pimponan bapak Gubernur untuk bisa bertemu lansung dengan Presiden agar bisa memperjuangkan aspirasi dari K2 ini bisa terakomodir menjadi PNS dan betul-betul ada sebuah jawaban yang berpihak kepada mereka,“ kata Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long.

Diakui, sebenarnya proses itu sudah diusulkan DPR Papua pada Maret 2017 kepada BKD Provinsi Papua, namun sudah 1 tahun lebih ini belum ada jawaban, sehingga ratusan tenaga honorer itu menyampaikan aspirasinya kembali ke DPR Papua.

Pada intinya, lanjut Along, sapaan akrab politisi Partai Golkar ini, jika DPR Papua tidak akan tinggal diam bersama Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura untuk memperjuangkan sampai titik darah penghabisan demi nasib ratusan tenaga honorer K2 yang tersisa dan belum diangkat menjadi PNS tersebut.

Dalam pertemuan itu, memang Panja Komisi I DPR Papua mendengarkan langsung aspirasi tenaga honorer K2 yang tersisa, yang tidak lolos tes CPNS beberapa waktu lalu dan sudah melampaui batas umur.

“Jadi, intinya pertemuan ini, kami semua sepakat untuk bagaimana sisa tenaga honorer K2 yang ada ini harus diperjuangkan ke Kementerian PAN dan RB,“ imbuhnya.

Sebelumnya, Koordinator Tenaga Honorer K2, Frits Awom meminta kepada Gubernur Papua untuk dapat mendengar aspirasi seluruh tenaga honorer K2 yang belum diangkat menjadi PNS, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kami meminta untuk segera dibentuk tim penyelesaian honorer oleh pemerintah daerah yang terdiri dari BKD, DPRP, MRP dan honorer K2 di Papau untuk meminta formasi khusus honorer K2 kepada Presiden Jokowi,” katanya.

Selain itu, mereka meminta formasi CPNS tahun 2018 Provinsi Papua dan kabupaten/kota tidak dibuka kepada masyarakat umum sebelim diselesaikannya honorer K2 yang tidak lulus tes di tahun 2013.

“Kami meminta tenaga honorer K2 diangkat secara langsung menjadi PNS, karena sudah mengikuti tes CPNS tahun 2013 sebelum berlakunya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang mengharuskan tes CPNS dengan sistem CAT dan batas usia 35 tahun,“ ujarnya.

Para tenaga honorer K2 itu mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat perdasus tentang kepegawaian daerah untuk Provinsi Papua sebagaimana diamanatkan UU Otsus.

Dalam pertemuan itu, imbuh Frits Awom, ada kesepakatan dimana DPRP bersama Pemprov pemkot dan Pemkab untuk melakukan validasi verifikasi tentang data honorer K2 untuk selanjut bentuk tim kerja bertemu lansung dengan Presiden.

“Harapan kami tim kerja yang akan dibentuk ini harus cepat dibentuk sebelum Menpan RB mengeluarkan kuota CPNS,“ imbuhnya. (Ram)

 

Bagikan :

News Feed