oleh

Samsat Klaim Kesadaran Membayar Pajak Kendaraan Kian Bertumbuh Baik

JAYAPURA – Samsat Jayapura mencatat pertumbuhan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua hingga posisi Juli 2018 lalu, telah mencapai Rp68 miliar atau 64,99 persen dari total target Rp105 miliar.

PAD tersebut juga terdiri dari beberapa jenis diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan lain-lain dan sumbangan pihak ketiga (Dana hibah). Khusus untuk kendaraan bermotor, Samsat Jayapura hingga posisi Juli lalu juga telah mencapai Rp37 miliar atau sebesar 59,31 persen dari total Rp63 miliar.

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) Samsat Jayapura, Andarias Rampun mengatakan, jika melihat capaian tersebut dari tahun ke tahun selalu menunjukkan trend positif.

Artinya bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu mulai menunjukkan tren yang positif juga. Capain tersebut juga jika dibagi secara rata-rata (bulanan) Samsat Jayapura selama semester pertama, telah mencapai target, karena plafon target yang ada hanya sebatas 50 persen.

Sedangkan untuk capaian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dari total target yang sebesar Rp42 miliar, Samsat Jayapura hingga posisi Juli 2018 lalu juga telah mencapai Rp26 miliar atau telah mencapai 62,11 persen. Hal tersebut juga telah di atas daripada plafon target bulanan.

“Kami yakin, bila melihat capaian realisasi yang telah ada ini, maka capaian target kami di tahun ini, saya optimis hal akan bisa tercapai. Walaupun memang, yang namanya melakukan pemungutan pajak itu pasti kita juga menemukan beberapa kendala, hal itu juga ditunjukkan dengan jumlah tunggakan kami yang hingga saat ini masih cukup banyak,” ujar Andarias saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa 14 Agustus.

Lebih jauh Andarias menjelaskan, adapun kendala tersebut adalah, banyaknya kendaraan milik masyarakat yang sifatnya telah rusak (tidak dipakai lagi) akan tetapi hal itu tidak dilakukan pelaporkan kepada Samsat, yang mana kendaraan rusak tersebut juga secara sistem masuk pajak menunggak.

Selain itu, banyaknya kendaraan yang kena penegakan hukum (di tilang polisi) juga tidak dilakukan pengurusan atau pelaporan oleh pemiliknya ke Kantor Samsat.

“Banyaknya pembiaran dari masyarakat ini lah yang menyebabkan jumlah tunggakan kita juga masih cukup banyak. Selain itu, kendaraan bermotor itu juga banyak yang telah berpindah-pindah tempat dan alamat si pemilik itu juga tidak menetap di suatu tempat (kontrak).

Dan ada juga para wajib pajak ini, pada saat membeli kendaraan bermotor tidak menggunakan nama dan alamatnya sendiri,” jelas laki-laki kelahiran Toraja ini.

Dengan banyaknya kendala yang dihadapi dalam hal penegakan pajak kendaraan bermotor ini, Andarias mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya agar tunggakan yang itu juga bisa segera terselesaikan dengan cara mendatangi para wajib pajak ke rumah (dor to dor). Hanya saja kembali lagi, ketika pihak Samsat telah sampai di tujuan, kadang yang ditemui pihaknya bukan lagi orang yang atas nama kendaraan tersebut. (gri)

Bagikan :

News Feed