oleh

Manajeman RSUD Dok II Jayapura Dinilai Tak “Sehat”

banner

Jayapura,- Komisi  IV DPR Papua, melakukan  sidak mendadak di rumah sakit umum daerah (RSUD) Dok dua  Jayapura, dalam  tinjuan tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan yang cukup komplet dan berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal ini mengindikasikan  pengelolan yang kurang maksimal dari manajemen rumah sakit, Senin (20/8).

Salah temuan yang paling kongkirt adalah rusaknya alat mesin sterilisasi bagi alat-alat operasi , sehingga jika ada pasien  yang ingin melakukan operasi, alat-alat untuk operasi harus di bawa ke RSUD Yowari maupun RSUD Abepura,  hal ini berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR Papua, Yan Mandenas meminta gubernur Papua agar menganti seluruh manajemen perencanaan pada RSUD Dok II Jayapura,  sebab dengan jumlah anggaran  yang cukup besar setiap tahunnya, semestinya  permasalahan tersebut tidak boleh terjadi.

Mau operasi, sterilkan di mana,  mengtarkan ke yowari ,masih menunggu akhir agustus, kita minta kepastian dari manajemen, sama sekali tidak bisa di gunakan,

“Kita minta seluruh manajemen perencanaan dirumah sakit di rombak total, sepanjang tidak ganti  hal yang sama akan terjadi, uang berulang kali anggaran  di kasih  dengan jumlah siknifikan setiap tahunnya, tapi dengan anggaran  yang besar perencanaan tetap bobrok,  kalau ingin rumah sakit ini baik harus  ditempatkan orang-orang  yang berkompeten,” tegasnya

Ia juga meminta kepada Gubernur Papua, agat tidak melakukan pergantian kepemimpinan rumah sakit dalam waktu  yang singkat hanya karena bisikan dari oknum-oknum tertenu, karena hal tersebut akan berdampak pada kinerja orang tersebut,  selain itu Direktur defenif  Rumah Sakit kedepannya harus mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang  terjadi di rumah sakit.

“Siapapaun direktur defenitif kedepanya  harus mampu menyatukan perawat dan dokter serta manajemen, yang mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, kalau tidak mampu ya  mengundurkan diri , sebab jika faksi-faksi   ini terus terjadi maka pelayanan kesehatan  seringkali menjadi terhambat,” ujarnya

Lebih lanjut dielaskan, sudah hampir 25 tahun dana otonomi khusus  berjalan di Papua, namun Rumah Sakit  Dok II  masih jauh dari apa yang diharapkan, bahkan justru mengalami kemunduran, untuk itu ia mengusulkan kedepannya RSUD Dok II harus dipimpin oleh orang yang berekompeten  yang berasal dari luar Papua bahkan bila perlu dipimpin oleh seorang dokter tentara.

“Otsusus sudah hampir 25 tahun selesai tapi  rumah sakit  tetap begini saja, , kalaupun manajemen ada yang terlibat, bawa orang dari luar papua biar dia berdiri ditengah dan tidak terkait dengan kepentingan di dalam rumah sakit , atau bila perlu  bawa dokter tentara untuk memimpin, bahkan saya sudah minta, perawat yang malas agar di mutasikan,  dan memakai tenaga kontrak agar terjadi persaingan kerja,” (al)

banner
Bagikan :

News Feed