Jayapura,- Komisi IV DPR Papua, melakukan sidak mendadak di rumah sakit umum daerah (RSUD) Dok dua Jayapura, dalam tinjuan tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan yang cukup komplet dan berdampak pada pelayanan kesehatan kepada masyarakat, hal ini mengindikasikan pengelolan yang kurang maksimal dari manajemen rumah sakit, Senin (20/8).
Salah temuan yang paling kongkirt adalah rusaknya alat mesin sterilisasi bagi alat-alat operasi , sehingga jika ada pasien yang ingin melakukan operasi, alat-alat untuk operasi harus di bawa ke RSUD Yowari maupun RSUD Abepura, hal ini berdampak langsung terhadap pelayanan kepada masyarakat
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR Papua, Yan Mandenas meminta gubernur Papua agar menganti seluruh manajemen perencanaan pada RSUD Dok II Jayapura, sebab dengan jumlah anggaran yang cukup besar setiap tahunnya, semestinya permasalahan tersebut tidak boleh terjadi.
Mau operasi, sterilkan di mana, mengtarkan ke yowari ,masih menunggu akhir agustus, kita minta kepastian dari manajemen, sama sekali tidak bisa di gunakan,
“Kita minta seluruh manajemen perencanaan dirumah sakit di rombak total, sepanjang tidak ganti hal yang sama akan terjadi, uang berulang kali anggaran di kasih dengan jumlah siknifikan setiap tahunnya, tapi dengan anggaran yang besar perencanaan tetap bobrok, kalau ingin rumah sakit ini baik harus ditempatkan orang-orang yang berkompeten,” tegasnya
Ia juga meminta kepada Gubernur Papua, agat tidak melakukan pergantian kepemimpinan rumah sakit dalam waktu yang singkat hanya karena bisikan dari oknum-oknum tertenu, karena hal tersebut akan berdampak pada kinerja orang tersebut, selain itu Direktur defenif Rumah Sakit kedepannya harus mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang terjadi di rumah sakit.
“Siapapaun direktur defenitif kedepanya harus mampu menyatukan perawat dan dokter serta manajemen, yang mampu menyelesaikan persoalan secara tuntas, kalau tidak mampu ya mengundurkan diri , sebab jika faksi-faksi ini terus terjadi maka pelayanan kesehatan seringkali menjadi terhambat,” ujarnya
Lebih lanjut dielaskan, sudah hampir 25 tahun dana otonomi khusus berjalan di Papua, namun Rumah Sakit Dok II masih jauh dari apa yang diharapkan, bahkan justru mengalami kemunduran, untuk itu ia mengusulkan kedepannya RSUD Dok II harus dipimpin oleh orang yang berekompeten yang berasal dari luar Papua bahkan bila perlu dipimpin oleh seorang dokter tentara.
“Otsusus sudah hampir 25 tahun selesai tapi rumah sakit tetap begini saja, , kalaupun manajemen ada yang terlibat, bawa orang dari luar papua biar dia berdiri ditengah dan tidak terkait dengan kepentingan di dalam rumah sakit , atau bila perlu bawa dokter tentara untuk memimpin, bahkan saya sudah minta, perawat yang malas agar di mutasikan, dan memakai tenaga kontrak agar terjadi persaingan kerja,” (al)