oleh

Diduga Ilegal, Kadis PUPR Papua Pending Kontrak 3 Perusahaan

Jayapura – Kawattimur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua akhirnya membatalkan kontrak pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan tiga pimpinan perusahaan karena tidak komitmen.

Tiga perusahaan yang dibatalkan kontrak kerja proyek bersama Dinas PUPR Papua diantaranya, PT. Wadah Dirham Konsultan, CV. Widya Sarana Konsultan serta CV. Cipta Buana Lestari.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua Djuli Mambaya mengaku kecewa dengan sikap dan komitmen para tenaga ahli pengawas penyelenggara pekerjaan konstruksi yang tak hadir saat penandatanganan kontrak.

“Masakan saya tandatangan kontrak dengan ‘hantu’? Mestinya pimpinannya hadir disini atau perwakilan. Jangan – jangan ini konsultan pengawas tipu-tipu yang meski menang tender tapi baik kantor maupun orangnya ada di luar Papua,” kata Djuli Mambaya, ST kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/8/2018).

Setelah membatalkan tanda tangan kontrak pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dengan tiga pimpinan perusahaan, Djuli Mambaya langsung merobek berkas salah satu perusahaan karena pimpinan tidak hadir.

“Makanya saya batalkan dan kasi waktu dua hari kepada tiga perusahaan atau konsultan pengawas ini. Kalau sampai dengan waktu dia hari tidak bisa menghadirkan pimpinan dan tenaga ahlinya maka pekerjaan saya batalkan dan ganti dengan cadangan dibawahnya,” tegas Mambaya.

Pria asal toraja yang akrab disapa DJM ini bakal turun ke lapangan melakukan monitor kinerja para konsultan pengawas. Sebab jika konsutan tak maksimal apalagi tidak ditempat tugas, dikhawatirkan sebuah pekerjaan oleh pihak ketiga, tak berjalan maksimal.

“Untuk itu, kita harap konsultan pengawasa mesti selalu ada di lapangan. Tahun lalu saya pending (sejumlah konsultan pengawas) namun tahun ini mau coba lagi. Intinyanya saya tidak takut untuk mencoret. Saya siap dengan konsekuensi apa pun demi keadilan sebab ini uang negara,” katanya.

Sementara Wakil Direktur CV. Cipta Buana Lestari, Muhammad Fahrid mengaku siap memenuhi tuntutan untuk menghadirkan para tenaga ahli sejumlah empat orang sebagaimana yang tertera dalam kontrak.

“Memang untuk saat ini kami baru bisa menghadirkan tiga orang. Apalagi kami dihubungi tiba-tiba pada pukul 12.30 Wit sehingga datang dengan komposisi yang ada. Namun kami siap memenuhi persyaratan yang disampaikan kepala dinas saat penandatanagan nanti,” kata Fahrid. (bm)

Bagikan :

News Feed