oleh

PAW Legistlator Papua Setelah Penetapan DCT

Jayapura – Kawattimur,  Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH mengatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPRP yang pindah partai politik untuk maju pada pencalonan legislatif 2019 setelah KPU menetapkan daftar calon tetap (DCT) bagi 9 legislator Papua yang sudah mendaftar di Partai Politik lain.

“Jadi, bukan hanya PAW tapi hak mereka juga diberhentikan setelah penetapan daftar pemilih tetap (DCT) tanggal 20 september 2018 itu yang saya kumpulkan semua anggota DPRP untuk kita rapat dan saya sampaikan hal – hal terburuk itu,” kata Yunus Wonda kepad wartawan di Jayapura, Kamis (23/8/2018).

Dikatakan, seorang anggota DPR pindah partai politik sudah tahu konsukwensi bahwa pindah partai berarti semua hak dan kewenangan dihilangkan harus siap terima proses itu bagi legislator yang pindah partai karena sudah pasti PAW.

“Sekitar 8 atau 9 anggota DPR Papua yang pindah partai walaupun hari ini banyak somasi di pusat yang gugat ke MK terkait dengan surat edaran mendagri dan saya sampaikan hal – hal buruk bagi anggota dewan terutama yang pindah partai sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Walaupun secara nasional sedang ramai gugat surat edaran mendagri ke MK untuk membatalkan Surat edaran tersebut. “Yah, mau PAW atau tidak hak anggota DPR Papua yang pindah partai politik sudah setelah penetapan DCT oleh KPU dan status sudah tidak diakui sebagai anggota DPR Papua,” jelasnya.

Menurut Yunus Wonda, Pemerintah sendiri melanggar aturan yang sudah dibuat ini yang satu kelemahan besar di Negara Indonesia dimana UU terlalu gampang di rubah, ini menunjukan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan apa yang sudah tetapkan.

“Dalam SK kita ditetapkan 5 tahun menjabat anggota DPR Papua, kalau kita ikuti lagi bahwa seorang anggota dewan itu hak – haknya berhenti ketika ada SK pemberhentian ini aturan yang kita ikuti selama ini,” kata Yunus.

“Tapi sekarang ini berbeda dengan muncul surat edaran ini berarti anggota DPR hanya melaksanakan tugas kedewanan hanya 3 tahun setengah bagi yang pindah partai politik. Ini yang saya lihat aturan itu selalu kita bisa rubah,” sambungnya.

Suka tidak suka kita harus belajar dari jaman soeharto selama puluhan tahun tidak ada perubahan aturan, jangan terlalu gampang kita rubah aturan. “ganti pimpinan, ganti aturan ini berarti aturan dibuat semaunya pimpinan, Negara tidak boleh seperti itu,” katanya.

Hal ini yang selalu membuat Negara ini berubah sehingga kedepan tidak ada seperti begini lagi. “Kalau kita bicara Negara itu aturan UU harus jelas. Tapi ini mengorbankan jutaan orang seluruh Indonesia yang pindah partai politik,” ujarnya.

“Dia pindah partai itu ada dua hal pertama itu karena dia merasa sudah tidak nyaman dengan partai tersebut, kedua pindah partai politik karena merasa diberlakukan tidak baik dalam partai itu sehingga lebih baik pindah saja,” jelas Wonda.

Kedepan kita harap kementerian bisa lihat semua ini jangan sampai mengorbankan anggota DPR yang tadi 5 tahun akhirnya 4 tahun saja sebagai anggota DPR.

“Masih ada 1 tahun hak – hak mereka sudah dihilangkan ini tidak benar, walaupun ada factor lain tapi saya mau sampaikan bahwa ini langkah yang tidak benar, karena banyak anggota DPR Papua tidak terima, ini bukan hanya kami DPRP tapi seluruh anggota DPR se – Indonesia sampai kabupaten/kota ini tidak bagus karena selalu saja ada hal yang tidak bagus,” katanya. (bm)

Bagikan :

News Feed