oleh

Ombudsman Papua Temukan Indikasi Maladministrasi di RSUD Dok II Jayapura

Jayapura, Kawattimur – Ombusdman RI Perwakilan Provinsi  Papua menemukan adanya  indikasi maladministrasi dalam pengelolaan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di Rumah Sakit Dok II Jayapura.  Hal ini bersumber layanan Kartu Papua Sehat dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rentang waktu 2014 hingga 2016.

Demikian  hal ini diungkapkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Sabar Olif Iwanggin saat ditemui Jayapura, Senin (27/8/2018).

Sabar mengatakan,  dugaan maladministrasi di Rumah Sakit Dok II Jayapura berupa penyalahgunaan wewenang untuk penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukkannya.  Akibatnya,  banyak layanan di rumah sakit yang terganggu,  seperti ketersediaan obat dan air bersih.

Dalam hasil monitoring di RS Dok II pada 21 Agustus 2018 lalu,  Sabar bersama timnya mendapatkan data adanya hutang untuk pembayaran klaim Kartu Papua Sehat (KPS)  dan BPJS Kesehatan untuk pengadaan alat kesehatan sekali pakai dan obat-obatan.

Dari KPS,  pihak rumah sakit menanggung hutang sebesar Rp 4,5 miliar pada tahun 2014 dan Rp 3,2 miliar pada 2015. Sementara pada BPJS,  hutang mencapai Rp 499 juta pada 2016.

“Kami masih berupaya meminta data KPS dan BPJS dari pihak Rumah Sakit untuk dua tahun terakhir.  Apabila mereka tak memberikannya,  maka bisa dikenakan sanksi pidana karena melanggar  Pasal 4 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman,  ” papar Sabar.

Ia menuturkan,  seharusnya tak boleh ada hutang dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan.  Sebab,  pemerintah secara rutin menyediakan anggaran kedua fasilitas ini setiap tahun.

“Kami meminta klarifikasi dan menyelidiki dokumen KPS dan BPJS Kesehatan dari pihak manajemen RS Dok II di kantor Ombudsman pada Selasa (28/8/2018) ini.  Apabila ada unsur pidana korupsi,  kami akan melaporkannya ke aparat penegak hukum, ” tegas Sabar.(al)

Bagikan :

News Feed