oleh

Usai Palang Kantor PU, Tabuni Malah Mundur Dari Jabatan

Jayapura – Kawattimur, Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Solaiyen Murib Tabuni memilih mundur dari jabatannya, setelah melakukan aksi palang kantor sebagai bentuk protes terhadap pelantikan kepala dinas PUPR baru Girius One Yoman menggantikan Djuli Mambaya.

“Pilihan ini sudah bulat dan surat pernyataan pengunduran diri ini sedang saya siapkan untuk disampaikan ke Gubernur, Saya takut penyalahgunaan anggaran di internal dinas ini bisa lebih buruk dari yang lalu-lalu. Karena kepala dinas baru belum tahu persoalan di instansi ini,” kata Solaiyen Murib Tabuni kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (30/8/2018).

Dikatakan, paling lambat surat pengunduran diri ini akan disampaikan pada Senin atau Selasa pekan depan. Keputusan ini pun dipastikan tanpa ada ada paksaan dari siapa pun. “Jika Penjabat Gubernur bahwa kalau kepala dinas yang baru dilantik tetap dipertahankan saya pilih mundur dari jabatan saya sebagai sekretaris dinas,” tegasnya.
Solaiyen Murib Tabuni mengaku khawatir dengan pelantikan Kepala Dinas PUPR yang baru karena tidak mengetahui dan mekanisme selama ini di buat kepala lama.

“Saya katakan keputusan ini demi menyelamatkan anggaran di instansi PUPR. Sebab kepala dinas yang lama pun seperti Michael Kambuaya pernah tersandung kasus korupsi yang tidak dilakukan olehnya tetapi staf,” katanya.
Buntut dari aksi pemalangan yang dilakukan sejak Rabu (29/8) yang memprotes penunjukan kepala dinas PUPR baru, pada pukul 13.00 Sekda Papua mengutus Satuan Polisi Pamong Praja untuk datang melakukan pembukaan palang di masuk kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua.

Selang satu jam kemudian, Penjabat Gubernur Soedarmo pun datang mengunjungi kantor tersebut, guna meminta klarifikasi mengenai aksi pemalangan. “Pemalangan ini bentuk curahan hati dari saya sebagai sekretaris dinas, karena masyarakat juga tidak menerima kehadiran Kepala Dinas PUPR yang baru,” ujarnya.

“Apalagi saya tidak ada akses untuk ketemu Gubernur melalui Sekda. Saya pernah ke ruangan Gubernur untuk minta ketemu hanya kerap dihalang-halangi oleh stafnya. Maka saya lakukan aksi pemalangan kemarin sampai hari ini. Intinya adalah di Dinas PUPR ini harus bereskan mafia yang ada didalam instansi ini. Dan hanya orang dalam instansi ini yang bisa melakukan itu bukan dari luar,” katanya.

Untuk diketahui, Penjabat Gubernur Papua Soedarmo merotasi pejabat pimpinan tinggi pratama, diantaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menuai penolakan dari dalam instansi yang membidangi infrastruktur tersebut.
Tiga jam pasca pelantikan, Sekretaris Dinas PUPR Papua Solaiyen Murib Tabuni langsung memprotes keras pelantikan itu. Bahkan dirinya melarang kepala dinas yang baru untuk berkantor. “Saya sebagai Sekretaris Dinas PUPR secara resmi menolak pelantikan kepala dinas yang baru,” tegasnya. (bm)

Bagikan :

News Feed