oleh

Yan Mandenas: Evaluasi Total IPDN Papua

banner

JAYAPURA – Banyaknya sorotan terhadap penerimaan praja IPDN menyangkut sangat minimnya Orang Asli Papua (OAP) yang diterima, tampaknya juga disoroti oleh Ketua Komisi V DPR Papua, Yan P Mandenas, SSos, MSi.

Bahkan, Yan Mandenas meminta agar Pemprov Papua mengevaluasi secara total terhadap keberadaan Kampus IPDN Papua, yang berada di Buper Waena, tersebut. Apalagi, pendirian Kampus IPDN Papua tidak sejalan dengan semangat untuk memprioritaskan OAP.

Yan Mandenas mengaku saat menjabat Ketua Komisi IV DPR Papua, ia bersama Kepala Dinas PU Papua, Yansen Monim saat itu menyetujui lahan tersebut dibangun untuk Kampus IPDN Papua di Buper, Waena.

“Saat itu, Sekda Papua masih Constan Karma dan Sekjen Kemendagri, Diyah. Persetujuan kita itu dengan catatan Kampus IPDN dibangun di Papua, harus memprioritaskan dan mengutamakan anak-anak dari Papua dan diterima lebih banyak,“ kata Yan Mandenas, Sabtu akhir pekan kemarin.

Namun, kata Yan Mandenas, jika sampai hari ini, IPDN itu tidak memprioritaskan anak-anak dari Papua yang masuk dan sekolah di situ lebih banyak, apalagi MRP sudah bertemu dengan Rektor IPDN terkait penerimaan calon praja baru-baru ini.

“Tetapi ternyata penerimaan calon praja IPDN khususnya dari Orang Asli Papua tetap minim. Sebagai Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi pendidikan, saya akan berkoordinasi Sekda bersama jajaran pemeirntah daerah termasuk pemerintah kota, kalau bisa untuk sementara Kampus IPDN Papua disegel dulu dan kita minta evaluasi ulang terkait komitmen awal dari pendirian Kampus IDPN Papua,“ tegasnya.

Sebab, lanjut Yan Mandenas, lokasi Kampus IPDN Papua itu, merupakan tanah milik Pemprov Papua, kemudian diserahkan ke IPDN untuk membangun Kampus IPDN Papua, dengan catatan memprioritaskan penerimaan anak-anak Papua lebih banyak lagi.

“Namun, sambil berjalan ternyata Kampus IPDN Itu tidak berjalan dengan semangat awal pendirian kampus itu di Kota Jayapura untuk mengakomodir anak-anak Papua, sehingga saya pikir dengan minimnya anak-anak Papua yang masuk dalam kampus IPDN Papua itu, tentu sangat dievaluasi total dan harus ada langkah tegas dari pemerintah,“ tandasnya.

Bila perlu, imbuh Yan Mandenas, dalam pertemuan dengan gubernur, pihaknya meminta untuk Kampus IPDN Papua disegel dulu dan memanggil Rektor IPDN untuk menyelesaikan masalah di Papua.

“Sebab, pemda juga invest tanah di situ untuk dijadikan aset nasional untuk membangun kampus IPDN Papua, tapi kalau SDM kita tidak dapat yang dihasilkan dari IPDN Papua, tidak ada dampak bagi kemajuan Papua. Alangkah baiknya dievaluasi saja dan bila perlu silahkan dipindahkan semua biar sekolah di Jatinangor atau di daerah lain, karena dilain sisi Pemprov Papua dirugikan dan tidak ada manfaat dan dampak besar dari investasi pemerintah pusat terhadap pembangunan Kampus IPDN Papua,“ pungkasnya. (bat)

banner
Bagikan :

News Feed