oleh

KPK : Cegah Korupsi Di Papua Belum Optimal

Jayapura-Kawattimur, Program pemberantasan korupsi di Provinsi Papua dari tahun 2016 hingga 2018 ini belum optimal. Baru 10 dari 30 Pemerintah Daerah (Pemda) yang dinilai telah menerapkan program tersebut dengan baik. Hal tersebut disampaikan Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi Wilayah Papua, Maruli Tua saat ditemui di sela kegiatan pembentukan Komite Advokasi Daerah di Kota Jayapura, Rabu 5 Agustus 2018.

Menurutnya, ke 10 Pemda ini berada di wilayah perkotaan, dan lebih dominan dalam menerapkan program aksi pencegahan korupsi dengan baik dibanding wilayah pegunungan tengah Papua.

“Saya monitor 10 Pemda ini memiliki komitmen untuk melaksanakan program pencegahan korupsi. Misalnya Pemprov Papua, Pemerintah Kota Jayapura dan Pemda Merauke,” ungkap Maruli.

Dikatakan, penggunaan aplikasi e-government oleh 20 pemerintah daerah lainnya masih lamban dan terkesan jalan di tempat. Faktor penyebabnya pengaruh dari kepemimpinan, kurang disiplinnya aparatur sipil negara (ASN) serta dampak dari minimnya infrastruktur.

“Tiga diantaranya Pemda yang pelaksanaan program pencegahan korupsi terkesan jalan di tempat yaitu Kabupaten Mamberamo Tengah, Puncak dan Deiyai, ” bebernya.

Maruli menegaskan, terhitung pada akhir tahun 2018 ini KPK memberikan waktu bagi 20 Pemda agar segera meningkatkan partisipasi dalam program pencegahan korupsi. “Jika dari hasil evaluasi belum ada perubahan, KPK akan meninggalkan kegiatan pembinaan di Pemda tersebut,” tegasnya. (ara)

Bagikan :

News Feed