oleh

Ada Penghapusan OPD Dilingkungan Pemprov Papua, Apa Saja?

Jayapura – Kawattimur, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP MH mengatakan pihaknya akan melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintan Provinsi Papua untuk mengefektifkan kinerja OPD menjadi lebih baik.

“Iya, dalam waktu dekat ini kita akan lakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah,” kata Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP MH di Jayapura, Minggu (9/9/2018).
Menurut Enembe, perampingan OPD karena selama ini ada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang sama tapi beda OPD itu akan digabungkan jadi satu saja agar lebih efektif dalam bekerja.

“Banyak OPD akan kita gabungkan karena selama ini tupoksi sama bahkan ada OPD di tiadakan atau dihapus,” ujar Enembe.
Disinggung terkait pelantikan 4 pejabat eselon II yang dilakukan Penjabat Gubernur Papua, kata Enembe, itu sudah sesuai dengan aturan Pemerintah yang berlaku sehingga pihaknya tidak akan merubah lagi.
“Itu tidak apa – apa karena Pemerintah ini tidak pernah berhenti jadi kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan Penjabat Gubernur sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly, SE MM mengatakan masalah anggaran tidak terlalu berdampak terhadap perampingan OPD karena itu ranah Pemerintah, namun Komisi III bidang keuangan tetap membantu jika terjadi restrukturisasi OPD.

“Kita harapkan struktur organisasi lebih ramping tetapi kerja yang harus efektif, karena kami akan membantu anggaran jika terjadi restrukturisasi OPD dilingkungan Pemprov Papua,” kata Carolus Bolly.
Menurut Carolus, jika Gubernur Papua bisa merampingkan OPD dalam periode kedua ini makan efektif kerja dari pada ASN akan lebih baik. “Ini sejalan dengan kita mengefektifkan kebutuhan anggaran kita makin berat kedepan itu,” jelas Carolus.
DPR Papua juga menyarankan OPD dapat mengurangi pemborosan anggaran melalui pengadaan belanja kendaraan dinas.

“Kami juga saran dalam rangka itu juga misalnya saudara Gubernur dan Wakil Gubernur di periode kedua tahun I-II hentikan misalnya belanja kendaraan dinas itu juga mengurangi pemborosan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, pengadaan computer yang tiap tahun dilakukan pengadaan. “Kalau tahun pertama – ketiga sudah ada di DPA, dua tahun terakhir jangan pengadaan dulu itu akan membantu kita,” katanya. (bm)

Bagikan :

News Feed