oleh

UMP Papua Rp 3.240.900 Hanya Diberlakukan Pada Perusahaan Menengah Keatas

banner

Jayapura – Kawattimur, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua terus mendorong pemberlakuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 hanya bagi bagi perusahaan menengah keatas.

Ketua SPSI Provinsi Papua, Nurhaidah, mengatakan pemberlakuan UMP 2019 hanya perusahaan menengah keatas untuk memberi keadilan bagi perusahaan kecil yang belum mampu membayar karyawan sesuai UMP 2019 yang ditetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe, senilai Rp3.240.900.

“Yang pasti untuk pemberlakuan UMP, perlu di garis bawahi supaya tidak rancu. Karena kalau misalkan naik semua UMP, lalu ada perusahaan industri kecil, foto copy lalu rumah makan, ya kalau semua dipaksakan bayar Rp3.240.900 per karyawan dalam sebulan ya tak bakal mampu. Kasian perusahaannya,” kata Nurhaidah kepada wartawan di Jayapura, Kamis (8/11/2018).

Untuk itu, kata Nurhaidah, SPSI Provinsi Papua mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) terkait ketentuan memberlakukan Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi perusahaan menengah keatas.

“Nah makanya kita perlu dorong Perda untuk mengatur ini. Antara lain yang menjalankan UMP itu adalah perusahaan menengah keatas. Supaya penerapannya bisa berkeadilan,” ujarnya.

Nurhaidah yang juga salah satu Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Papua sudah mendorong kepada instansi terkait untuk menyiapkan rancangan peraturan daerah tersebut, supaya segera di dorong ke DPRP. “Makanya nanti kita akan kumpul dalam waktu dekat dengan pihak terkait membicarakan Perda itu,” katanya.

Dikatakan, beberapa waktu lalu sudah diusulkan rancangan perda kepada Mendagri namun belum disetujui karena hanya mengatur tentang pekerja Papua dan non Papua.

“Sehingga Perda yang baru ini kita harap atur tentang hak dan kewajiban. Makanya harap ada pertemuan lanjutan dengan instansi terkait untuk membahas masalah ini secepatnya,” jelasnya. (bm)

banner
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed