oleh

Puluhan Pengusaha Kayu Unjuk Rasa di Kantor Pengelolah Hutan Papua, Tuntut Hak Adat

JAYAPURA-Kawattimur-Puluhan pengusaha kayu dan pemilik hutan adat di kota dan kabupaten Jayapura mendatangi kantor Badan Pengelolaan Hutan Perwakilan (BPHP) Provinsi Papua di Kotaraja, Jumat (11/1/2019)

Puluhan pendemo di bawah pimpinan Robby Kabarek Panggurian mendatangi kantor BPHP dengan tujuan meminta hak kesejahteraan masyarakat adat yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Otsus Papua, serta hak masyarakat adat yang diamanatkan oleh putusan MK No. 35/PUU-X/202, supaya hutan adat dapat dikelola untuk kesejahteraan maayarakat adat.

Robby mengungkapkan kedatangan masyarakat adat di sini untuk menyampaikan aspirasi, bahwa selama ini kami sebagai adat Papua,mempertanyakan mengapa kayu – kayu kami dijual, dan di tahan.

“Negara telah mengakui tanah adat kami tetapi kenapa kalian menahan kami, SDM kami di kampung tidak akan berkembang karena sumber penghasilan kami ditahan,”ungkapnya

Robby mengakui selain mempertanyakan kayu yang telah di tahan pihaknya juga menyuarakan kondisinperekonomian mereka yang hingga sekarang tidak mendapat kesejahteraan baik dari pemerintah pusat dan Dinas Kehutanan Ptovinsi Papua.

“Kami disini berbicara sebagai masyarakat adat, kami sudah berusaha untuk ekonomi kami tetapi kenapa kalian menahan kami,”ucap Robby

Sementara itu kata Robby selama ini banyak penebangan hutan di gunung yang di lakukan pihak lain tetapi tidak mendapat tindakan tegas dari pihak kehutanan ,bahkan terkesan adanya pembiaran. Seakan akan ini menjadi permainan dan pemerasan bagi pihak pemilik hutan adat.

“Saya selaku Ketua Forum masyarakat Adat saya bertanya kepada bapak kenapa bapak tidak memberikan ijin penahanan? sedangkan ketika bapak menahan kami bapak menanyakan ijin kami, jadi kenapa kami tidak bisa meminta ijin tugas bapak?,”tegasnya

Dalam orasi juga di bacakan pernyataan sikap dari pengusaha hitan adat Papua di mana pihaknya meminta agar di berikan hak mereka yang sudah diamanatkan oleh Putusan MK No. 35 / PUU – X / 2012,yakni “Hutan Adat Bukan Lagi Hutan Negara.”

Juga hak kesejahteraan yang telah dijamin oleh UUD 1945 dan UU Otsus Papua, supaya hutan adat dapat kami kelola untuk kesejahteraan hidup kami dan anak cucu kami.

Dan kepada GAKKUM KLHK Republik Indonesia untuk berhenti membuat gerakan tambahan yang hanya bikin susah masyarakat adat di Tanah Papua.sebab Jjika tidak, atas nama leluhur Papua pihaknya akan mengusir orang-orang GAKKUM KLHK dari tanah Papua.

Dan yang terakhir pihaknya meminta agar pusat memberikan Berikan kami solusi, bukan terus mengantungkan nasib mereka dan pelaku usaha kayu tanpa kepastian regulasi selama bertahun-tahun.

“Kementerian LHK RI utk segera memberikan regulasi/ perizinan agar masyarakat adat pemilik hutan adat dapat segera mengelola hutan adatnya secara bermartabat untuk sejahtera,”pinta Robby

Sedangkan Kepala Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP ) Wilayah XV Papua Kusnadi mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak pernah menolak putusan MK termasuk saya sendiri Karena itu adalah pesan dari regulasi aturan yang harus di taati.

Di mana dalam putusan MK 35 itu akan berlaku Selama ada Perda tentang riwayat adat sehingga Perda itu sampai sekarang belum ada.

“Kami sudah bersama-sama berjuang untuk masalah ini saya dengan seluruh Kadis sudah berkoordinasi dengan Pemda, tetapi hambatannya adalah perlu dipahami disini ada lima Upin dan kami di sini bagian UPT Pengelolaan dan Produksi,”katanya(ir)

banner
Bagikan :

News Feed