oleh

Pegawai KPK Diduga Dianiaya, Ketua DPR Papua : Kami Siap Beri Keterangan

JAYAPURA, Kawattimur – Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua dan Badan Anggaran (Banggar) DPR Papua siap memberi keterangan kepada Polda Metro Jaya terkait dugaan penganiayaan terhadap dua petugas KPK sebagaimana di sampaikan Juru Bicara KPK, Febry Diansyah, Minggu (3/2/2019).

Menurut Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, bahwasanya memang terjadi insiden kecil terhadap petugas KPK malam itu. Insiden berawal saat kecurigaan Sekda Papua terhadap seorang Pemuda yang duduk sambil terus memotret ke arah rombongan yang sedang berdiri di teras hotel tempat menunggu kendaraan.

Mirisnya, setelah HP si pemuda ini diperiksa untuk memastikan foto yang diambilnya, ternyata di dalam HP tersebut ada juga percakapan whats app si petugas KPK yang sempat dibaca beberapa orang dilokasi. Dimana dalam percakapan itu, antara lain menyebut laporan pantauan pergerakan Gubernur Papua, Ketua DPRP, Kadisorda, Kadis PUPR dan Kabid Anggaran BPKAD Papua, Nus Weya yang saat itu masih menggendong ransel .

Karna membaca isi pesan itu, Nus Weya membuka ranselnya dan menodongkan ransel tersebut ke depan petugas KPK. “Jadi pak Nus buka ranselnya dan bilang sama petugas KPK, kamu lihat ada uang ka tidak disini??,” kata Yunus Wonda mengulang perkataan Kabid Anggaran.

Yunus Wonda mengaku tidak melihat secara langsung adanya penganiayaan terhadap petugas KPK sebagaimana di sampaikan jubir KPK, dan Ia selaku Ketua DPR Papua mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan menindak lanjuti, jika memang ada kasus penganiayaan yang dimaksudkan.

“Saya tidak lihat melihat langsung, karna saya sudah bergeser ketempat agak jauh dari situ, tapi kalau memang ada tindakan penganiayaan kami persilahkan untuk di tindak lanjut oleh kepolisian,” kata Yunus.

Lanjut Yunus, pemerintah Papua mendukung sepenuhnya tugas KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan tindakan mengamankan kedua petugas KPK ke Polda Metro Jaya malam itu, untuk meluruskan apakah mereka ini Petugas KPK atau gadungan.

“Intinya gini, kami dukung Tugas dan Kewenangan KPK, kami bawa ke Polda untuk memastikan apakah mereka petugas KPK atau gadungan? Itu, kami serahkan kepada kepolisian yang punya kewenangan,” kata Yunus.

Kepada Kawattimur, Yunus Wonda kembali meluruskan bahwasanya pertemuan TPAD Papua dan Banggar DPRP berlangsung di Hotel Borobudur, Sabtu (2/2/2019) dilakukan terbuka dan resmi. Rapat evaluasi itu dihadiri oleh Gubernur Papua dan Direktur Anggaran Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka pembahasan hasil evauasi APBD Papua tahun 2019.

“Ini pertemuan resmi, terbuka dan tidak ada yang di rahasiakan ataupun tersembunyi,” kata Wonda.

Sebagaimana di lansir Detik.com Minggu (3/2/2019) KPK menyebutkan, sesaat sebelum dua pegawainya mengalami penganiayaan, sedang terjadi rapat antara Pemprov dan DPRD Papua. Dua pegawai KPK itu disebut Febri sedang melakukan tugas pengecekan dari laporan masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi.

“Sebelum dua pegawai dianiaya, di lokasi tersebut dilakukan rapat pembahasan hasil review Kemendagri terhadap RAPBD Papua tahun anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Minggu (3/2/2019).

Febri menyebut peristiwa penganiayaan itu terjadi setelah rapat itu selesai. Namun Febri tidak menyebut detail siapa terduga pelaku penganiayaan itu serta tidak menyebut apa kaitan kegiatan itu dengan dugaan penganiayaan 2 pegawai KPK tersebut. Dia hanya mengatakan pegawai KPK itu mengalami luka di wajah.

KPK pun sudah melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya. Sedangkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu, 2 Februari 2019.

“Yang dipukul si penyelidik KPK ini,” ucap Argo saat dimintai konfirmasi terpisah. “Dipukul sama siapa?” tanya wartawan.

“Ya bukan sama gubernurnya, bukan. Ada seseorang di situ,” jawab Argo.

Namun Argo tidak membuka identitas siapa yang diduga menganiaya pegawai KPK tersebut. Selain itu, Argo tidak menyebut siapa gubernur yang dimaksudnya tersebut, termasuk kaitannya dengan dugaan peristiwa penganiayaan tersebut.

Sedangkan Kapuspen Kemendagri Bahtiar memastikan rapat itu tidak diikuti pejabat atau staf dari kementerian. “Pejabat atau staf Kemendagri tidak ada di lokasi saat kejadian tersebut,” ucap Bahtiar. (TA)

Bagikan :

News Feed