oleh

Penyidik KPK Pantau Pergerakan Gubernur Papua, Eh Malah Diamankan dan Digelandang ke Polda Metro Jaya

JAYAPURA, Kawattimur – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan upaya jebakan OTT terhadap Gubernur Lukas Enembe bersama sejumlah pejabat Papua di Hotel Borobudur, Sabtu (2/2/2019) malam.

Sayangnya upaya jebakan tersebut gagal total, lantaran petugas yang dikirimkan oleh KPK tertangkap basah oleh Sekda Papua, TEA Herry Dosianen, saat sedang mengambil dokumentasi gambar.

banner banner

“ Jadi kami mencurigai satu orang karna mengambil gambar saat kami sedang cerita di depan lobi hotel, Pak Sekda menghampiri yang bersangkutan dan menanyakan maksud dan tujuannya, awalnya orang ini mengelak, tapi setelah kami periksa isi tasnya, ternyata ada Id card KPK,” kata Ketua DPR Papua , Yunus Wonda kepada Kawattimur, Minggu (3/2/2019) pagi.

Tak hanya sampai disitu, dari isi percakapan whatsap, si petugas KPK ini melaporkan semua kegiatan Gubernur yang saat itu tengah mengikuti rapat evaluasi bersama Tim Badan Anggaran Ekseutif,Legislatif dan Kemendagri saat itu. Bahkan isi percakapan itu menunjukkan terkesan adanya transaksi yang dilakukan, dimana dalam isi Whats Up di sebutkan bahwasanya Kabag Keuangan masih menggendong tas ransel, demikian juga pergerakan Gubernur Papua .

“Jadi didalam percakapan whatsapnya lengkap, pak Lukas sedang turun tangga, Kaban Keuangan masih dengan ransel, dan menyebutkan nama Ketua DPRP, Kadisorda, dan Kadis PU,” jelas Yunus Wonda.

Petugas KPK yang diketahui bernama Muhammad Gilang W dengan nomor NPP.000185 ini akhirnya di giring Ke Polda Mentro Jaya, dimana menurut pengakuannya ia besama 2 orang rekannya.

“ Jadi ada satu orang lagi yang kami bawa ke Polda semalam, intinya kami ingin memastikan, dia dan rekannya ini betul petugas KPK atau bukan,” kata Yunus Wonda lagi.

Sabtu, (2/2/2019) Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama Tim Badan Anggaran Eksecutif dan Legislatif Papua melakukan rapat evaluasi APBD Papua Tahun 2019 bersama Kemendagri di Hotel Borobudur, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk menentukan hasil akhir evaluasi terhadap APBD Papua pasca ditetapkan oleh DPR Papua awal Januari lalu. (TA)

banner banner
Bagikan :

News Feed