oleh

Penyerahan SK Plt Ketua KONI Kabupaten Jayapura Dalam Rangka Mempercepat Kendali Organisasi KONI Di Daerah

JAYAPURA Kawattimur,- Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Jayapura, dalam rangka mempercepat kendali organisasi KONI di daerah.

Sekertaris Umum KONI Papua Kenius Kogoya SP. M.Si mengatakan, menurut saya itu tidak ada masalah soal kepengurusan KONI itu sendiri.

“Pasca penyerahan SK Plt itu juga baik, dalam rangka mempercepat kendali organisasi KONI di daerah, karena kami merasa bahwa sesungguhnya terlalu lama. Karena Kabupaten Jayapura merupakan salah satu klaster yang akan banyak mempertandingkan banyak cabang olahraga yang akan dipertandingkan di sana,” Kata Kenius Kogoya kepada wartawan, Rabu, 13 Maret 2019.

Menurutnya kelihatannya KONI Kabupaten Jayapura juga kurang bekerja maksimal untuk mempersiapkan dan membina atlet-atlet kita yang ada di sana. Sehingga kenapa harus ada Plt, walaupun masa periode nya belum berakhir. “Saya pikir tidak ada masalah, dalam rangka fungsi organisasi untuk mempercepat proses yang ada, ketika di turunkan plt, Pak Bupati Jayapura selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum KONI Kabupaten Jayapura itu tidak ada salahnya,” jelas Kenius.

Nanti memanggil pengurus yang lama untuk sama-sama laksanakan Musyawarah, inikan sama-sama dalam rangka percepatan pelaksanaan musyawarah. “Memang KONI sudah memperpanjang proses kepengurusan yang ada, tetapi kemudian belum juga melaksanakan musyawarah, karena mungkin menunggu sampai batas waktu kepengurusan habis, dan tidak bekerja makimal,” tandasnya.

Makanya dalam rangka mempercepat persiapan kita sebagai tuan rumah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-XX Tahun 2020, harus cepat kepengurusan ini di benahi.

“Kepengurusan KONI yang ada di Kabupaten/Kota harus cepat di benahi, apalagi Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura sebagai klaster utama dan banyak cabor yang akan di pertandingkan. Jadi tidak perlu ada polemik, tapi Pak Bupati selaku Plt, memanggil pengurus yang lama bicarakan baik-baik dan mencari solusinya, kemudian laksanakan musyawarah, bentuk sama-sama kepengurusan KONI yang ada di Kabupaten Jayapura,” bebernya.

Kenius menambahkan kalau ada hal yang sudah bisa di selesaikan jangan di persulit. Kalau kepengurusan mereka belum berkahir karena ada masa perpanjangan waktu tidak ada masalah, tinggal mungkin hak-hak mereka di kompensasikan seperti apa, jadi di atur baik bagaimana caranya.

“Jadi antara pengurus lama maupun Plt yang baru tinggal ketemu di carikan solusi dan laksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Pemikiran kami seperti itu, tidak usah diperdebatkan di publik atau apapun itu,” tandasnya.

Tetapi pembinaan itu tetap Pemerintah yang memperhatikan dana hiba KONI, karena sumber satu-satunya adalah dari dana pemerintah seperti itu dan tidak ada itu namanya sumber lain.

“KONI tidak ada sumber lain, kita di Provinsi pun juga sama. Jadi kalau Bupati sudah mengambil tugas sebagai Plt, ya sudah mari sama-sama bergabung dan besarkan KONI di daerah saya pikir seperti itu dan tidak perlu jadi polemik antara dualisme atau perbedaan SK dan tidak perlu itu sebenarnya, ketika pemimpun sudah mengambil langkah-langkah kongkrit untuk percepatan sama-sama harus mendukung,” bilangnya. (get)

banner
Bagikan :

News Feed