oleh

Pelantikan Wabup Keerom Terkesan Diganjal, DAK Akan Serahkan Aspirasi Ke Presiden

JAYAPURA, Kawattimur – DAK Keerom bersama perwakilan adat, perempuan dan pemuda berencana menyerahkan aspirasi langsung kepada Presiden Joko Widodo saat kedatangannya di Papua, Senin (1/4/2019). Aspirasi ini terkait desakan masyarakat untuk sesegera mungkin melantik Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Keerom Pieter Gusbager, S.Hut, MUP. Desakan ini, menyusul kekosongan Wakil Bupati yang hampir 2 tahun lamanya belum juga di isi. Padahal, hasil paripurna DPRD untuk Wakil Bupati Terpilih, telah disahkan, termasuk hasil PTUN Jayapura juga telah dikeluarkan, namun hingga saat ini belum juga ada kepastian tanggal pelantikannya.

“Ini sudah urusan negara, pak Presiden harus tau dan turun tangan untuk persoalan ini, sebab segala tahapan sudah dilakukan, tapi kok tidak ada kejelasan, masyarakat ini butuh pemimpin yang kompit bukan pincang seperti ini,” kata Ketua Dewan Adat (DAP) Keerom, Servo Tuamis, kepada wartawan,Minggu (31/3/2019)

Kata Servo, masyarakat Keerom sudah cukup lama menunggu proses dan tahapan pemilihan Wakil Bupati, bahkan telah melakukan desakan-desakan kepada pemerintah daerah, Namun ada saja alasan maupun hambatan, mulai dari intervensi partai hingga gugatan PTUN. DAK menilai, ini sebagai trik politik untuk mengganjal proses pelantikan Wakil Bupati.

“Kita ini bicara waktu, semakin lama barang itu di tahan, maka semakin dekat juga waktu Pilkada. Sebenarnya ada apakah?? Kita ini bingung, kalau semua prosedur dan tahapan sudah berjaan untuk apa lagi di tahan-tahan proses pelantikannya,” kata Servo yang juga mengakui bahwa putusan PTUN Jayapura menolak gugatan penggutan telah keluar sejak akhir Februari lalu.

Cristian Wey selaku Tokoh Pemuda Keerom berpendapat bahwasanya proses pelantikan wakil bupati terpilih terkesan sengaja di ulur oleh oknum yang tidak inginkan adanya wakil bupati. “Kamu lihat ini sengaja di ulur, saya katakan PKS stop lakukan manufer, proses ini sudah final, dan SK harus turun. Jadi kami minta Pak Presiden turun tangan dan perintahkan Mendagri agar keluarkan SK pelantikan agar kami di Keerom punya wakil Bupati,” katanya

Bupati kabupaten Keerom dan PKS dalam hal ini, kata Cristiantidak ada celah lagi untuk lakukan manufer ganja pelantikan, “Semua sudah final, jadi kami minta presiden untuk tegur dan perintahkan mendagri agar proses ini berjalan dengan baik, ” tandasnya mengaku pemerintahan yang berjalan di Keerom saat ini terbilang kacau, sebab Bupati lebih banyak di luar daerah, sehingga pemerintah pusat harus intervensi hal ini.

Hal yang sama juga di sampaikan Marteus Wey, Tokoh Masyarakat Walsa yang mengaku akan melakukan pemalangan aktifitas pemerintahan jika tahapan pelantikan Wakil Bupati tidak dilakukan dalam waktu dekat. Ia menyebut, seharusnya Bupatilah yang harus proaktif mendorong pelantikan Wakil Bupati, toh untuk kemajuan daerah dan masyarakat Kerom.

“Kita akan palang aktifitas pemerintahan kalau barang ini di tahan-tahan terus. Saya katakan, PKS juga Bupati agar jangan ada upaya untuk menghalangi proses pelantikan ini, Roda pemerintahan Keerom ini tidak akan berjalan maksimal kalau hanya satu pemimpin, ini juga yang harus di pahami, masih banyak yang perlu di benahi, sehingga pak Bupati harus ada pendamping agar pembangunan dan pemerintahan juga berjalan maksimal,” katanya.

Intinya, kata Marten, Ia minta presiden untuk ambil tindakan dengan perintahkan Mendagri segera tertibkan SK wakil bupati keerom. “Banyak persoalan yang terjadi di Kerom, jadi Pak Presiden kami minta agar pelantikan ini segera di tuntaskan, masyarakat butuh wakil Bupati,” katanya.

Ana Maria Boroitan selaku Ketua Ikatan Peremouan Asli Keerom menambahkan selama ini pihaknya terus menyuarakan pelantikan Wakil Bupati, ktapi sepertinya tidak di perdulikan. Sehinga dengan moment kedatangan Presiden, maka pihaknya bersama seluruh perwakilan adat akan menyampaikan hal ini langsung ke presiden, termasuk aktifitas Bupati yang lebih banyak keluar daerah plus dugaan upaya halang-halangi proses ini.

“Pak jokowi harus tau persoalan sebenarnya. Kami juga akan sampaikan Wakil bupati ini anak adat Keerom, jadi bupati jangan lawan. Kami juga akan turunkan massa lebih besar jika hingga pemilu berakhir tidak ada pelantikan,kami akan palang semua aktifitas di Kerrom,” tegasnya. (TA)

Bagikan :

News Feed