oleh

Peralihan Aministrasi dari Manual ke Online, Lembaga Jasa Konstruksi Minta Pemerintah Tunda Lelang Proyek

JAYAPURA, Kawattimur – Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Papua berharap pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua dan pelaku jasa kontruksi untuk menunda sementara kegiatan lelang proyek kegiatan pemerintah maupun swasta. Permintaan ini menyusul pengalihan dan penyesuaian administrasi sertivikasi dari proses manual ke Sistem Informasi Konstruksi Indonesia (SIKI) dengan menggunakan sistem elektronik.

Ketua LPJK Papua, Max Richard Krey kepada wartawan, Kamis (4/4/2019) mengatakan permintaan ini menyusul adanya perbaikan-perbaikan aplikasi SIKI yang pemberlakuannya telah di lakukan per April 2019. Hal itu juga kata Max, sebagaiman surat edaran Mentri PUPR dimana semua sertivikasi baik badan usaha, keahlian maupun keterampilan harus menggunakan aplikasi SIKI.

“Jadi karna per April sistem elekronik SIKI ini sudah mulai diberlakukan dan saat ini masih dalam proses penyesuaian maka kami harap pemerintah daerah dan pelaku konstruksi dapat menyesuaikan. Artinya, jika ada tender-tender atau pelelangan yang sudah berjalan, diminta untuk di tunda sementara hingga sistem ini normal dan kami pastikan penyesuian sistem ini tidak berlangsung lama,” kata Max Krey.

Kata Max, kedua hal ini sangat berkaitan erat, lantaran setivikat lama yang digunakan saat tender elektronik, tidak akan terbaca oleh sistem dan akan gagal tender. ” Sekarang ini semua sudah by sistem, sehingga jika di paksakan gunakan sertivikat lama saat proses tender, maka sudah barang tentu sertifikat yang di gunakan tidak akan terbaca sistem dan pelelangan otomatis akan gagal tender,” jelasnya.

Ia berharap dengan permintaan penyesuaian waktu ini, dapat di pahami oleh pemerintah daerah khususnya para pelaku konstruksi yang ada di Indonesia khususnya di Tanah Papua.

“Ini kan program pemerintah, program yang memang sudah diberlakukan untuk masuk era digital, dimana semua proses ini menggunakan sistem eletronik. Sehingga pelaku usaha Konstruksi dan pemerintah daerah dapat memaklumi dan bersama-sama mempelajari bahwasanya kedepan semua administrasi khususnya kepengurusan sertivikasi ini akan lebih gampang, cepat, dan efektif,” katanya.

Terkait itu pula, pemberlakukan SIKI dengan kondisi di Papua, kata Max juga telah di persentasikan LPJK saat rapat di Jakarta. Dimana, untuk beberapa wilayah di Papua masih terkendala dengan ketersediaan jaringan internet. Namun hal itu bukan menjadi kendala dalam era digital saat ini, sebab kabupatem atau daerah yang ketersediaan internya minim atau belum ada dapat bergabung dengan kabupaten yang memiliki jaringan internetnya.

Ia mencontohkan kabupaten yang ada di wilayah pegunungan dapat bergabung di Wamena, sebab akses internet di Wamena sudah memadai dengan tetap menggunakan akun SIKI dari lembaga konstruksi asal kabupaten itu sendiri.

” yang terjadi saat ini, Sistem yang di berlakukan pemerintah adalah sistem dimana Indonesia telah masuk dalam era digital. Jadi seperti daerah pegunungan bisa dilakukan di Wamena, dan ini juga sudah biasa di lakukan oleh badan usaha baik perusahaan maupun profesi,” katanya.

Sebelumnya per 8 Maret 2019, Kemenrian PUPR memberikan surat edaran dimana untuk melakukan tertib administasi semua lembaga jasa konstruksi, Asosiasi Badan Usaha, Profesi serta pemerintah daerah di seuruh Indonesia untuk memberlakukan SIKI dalam hal penerbitan Sertivikasi baik badan usaha, keterampilan, maupun keahlian dalam bentuk elektronik. (TA)

Bagikan :

News Feed