oleh

Alex Doga : Gelar Tidak Akan Dicabut Dan Juga Tidak Batalkan Penyerahan Tanah Kepada TNI

Jayapura ( KT)- Kepala suku besar daerah Omakrikmo, Alex Silo Doga bersikeras, tidak akan mencabut kembali gelar yang telah diberikannya kepada Mayor Jenderal George Elnadus Supit sebagai kepala suku besar pegunungan tengah beberapa waktu lalu seperti desakan dari forum kerja oikumenis gereja-gereja di Tanah Papua.

“ Saya sudah kasih gelar itu melalui adat, maka saya tidak akan cabut gelar yang telah diberikan karena kalau dicabut itu namanya salah apalagi bila dicabut dan adat juga akan marah, maka gelar itu tetap dan tidak akan dicabut kembali. Tidak boleh juga dicabut sebab pemberian adat itu merupakan adat budaya saya,” katanya kepada wartawan ketika menanggapi desakan forum kerja oikumenis gereja-gereja di Tanah Papua, Kamis (11/4/2019) siang di Jayapura.

Tak hanya itu, Lanjutnya, Ia juga tidak akan membatalkan penyerahan tanah seluas 90 hektar di Wuluwaga Kampung Kimbim Distrik Asologaima Kabupaten Jayawijaya yang juga telah diberikannya bersamaan dengan pemberikan gelar kepala suku besar pegunungan tengah kepada Mayor Jenderal Geogre Elnadus Supit. Tanah yang diberikan dimaksudkan agar diolah dalam pembangunan guna kesejahteraan bagi masyarakat saya sendiri,” ujarnya.

Soal salah satu maklumat MRP Tentang larangan pemberian nama atau gelar adat kepada orang lain diluar suku pemangku adat, Menurut Alex bahwa, pemberian adat itu bukan Pemerintah yang memiliki namun adat budaya saya sendiri.

“ Walaupun maklumat telah dikeluarkan MRP namun saya tetap tidak akan cabut sebab saya yang kasih gelar adat itu sekaligus tanah seluas 90 hektar untuk diolah menjadi pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat saya sendiri,” ujarnya.

Terpisah, Ketua MRP, Timotius Murib mengatakan, pemberian adat kepada Mayor Jenderal George Elnadus Supit dinilai sudah gugur secara adat sebab MRP telah mengeluarkan Maklumat No.03 /MRP /XII/2018 tentang larangan pemberian nama atau gelar adat kepada orang lain diluar suku pemangku adat termasuk juga penyerahan tanah seluas 90 hektar tersebut batal dan itu merujuk dari Maklumat MRP No.04/MRP/XII/2018 tentang larangan transaksi jual beli lepas tanah milik masyarakat adat kepada pihak lain.

“ MRP menilai pemberian adat sekaligus penyerahan tanah seluas 90 hektar itu gugur karena itu sama saja dengan napas orang Papua apalagi MRP sebagai lembaga kultural orang asli Papua akan tetap menjunjung tinggi hak-hak orang asli Papua yang salah satunya masalah tanah dan pemberian gelar kepada orang lain yang didalam diatur pada Maklumat MRP yang telah keluar,” katanya.(TOM)

Bagikan :

News Feed