oleh

Wabup Buka Kegiatan Bidang Siber Dan Sandi Negara

Wamena (KT) – Betempat ruang rapat sasana Wio Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Mathin Yogobi, SH.MH secara resmi, Senin (15/4/2019) membuka kegiatan sosialisasi regulasi bidang siber dan sandi negara di Kabupaten Jayawijaya.

Kegiatan sosialisasi regulasi bidang siber dan sandi negara dilaksankan oleh Kantor Kominfo Kabupaten Jayawijaya, dan kegiatan itu sendiri merupakan kegiatan yang pertama dan hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Marthin menjelaskan, kita layak berbangga karena kabupaten jayawiiaya adalah daerah pertama yang melaksanakan kegiatan sosialisasi regulasi bidang siber dan sandi negara sejak ditetapkannya PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 53 TAHUN 2017 tentang pembentukan badan siber dan sandi negara yang mengatur tentang penggabungan antara lembaga sandi negara dan dirien aplikasi dan informatika pada kementerian komunikasi dan informatika yang kemudian diikuti dengan PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 133 TAHUN 2017 tentang perubahan atas PERATURAN PRESIDEN N0 53 TAHUN 2017.

Menurut Wabup Marthin, hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan tujuan dan tekad serta kemauan kita untuk terus memacu dan menggunakan teknologi informasi (IT) untuk menunjang kelancaran pblaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini melalui penerapan suatu sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui alur pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE).

Diakui Wabup, untuk mewujudkan itu semua, pemerintah kabupaten jayawijaya telah membangun infrastruktur jaringan fiber optik yang pada tahap pertama tahun 2018, telah menghubungkan sebanyak 24 dari 29 organisasi perangkat daerah (OPD) di daerah ini, sehingga pada tahun 2019 diharapkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sudah bisa terkoneksi jaringan fiber optik.

Dikatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya akan terus berupaya memacu dan memnehui kebutuhan akan teknologi informasi khususnya di Wilayah Kabupaten Jayawijaya dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga OPD terkait dalam hal pengiriman data-data.

Selain itu, Kata Wabup Marthin, penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik (spbe) adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam kaitan dengan ketegasan komisi pemberantasan korupsi (kpk) rl tentang keharusan bagi setiap jenjang pemerintahan baik pusat maupun daerah untuk menciptakan keterbukaan/transparansi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan guna mencegah terjadinya praktek korupsi dan penyalahgunaan kewenangan melalui praktek kolusi maupun nepotisme.

“Saya yakin bahwa dengan ditetapkannya peraturan presiden tentang siber dan sandi negara ini adalah sebagai tindakan nyata dari pemerintah pusat untuk melindungi seluruh warga negara termasuk kita yang berada di kabupaten jayawiiaya ini dari efek-efek buruk yang muncul sebagai akibat dari kemaiuan teknologi informasi,” ungkap Wabup Marthin.

Wabup Marthin berpesan, sebaiknya kita tidak lengah dan terlena atas berbagai kemudahan yang ditawarkan melalui pemanfaatan teknologi informasi ini, akan tetapi kita juga harus melihat dampak buruk terutama kepada kalangan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.(NP)

banner
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed