oleh

Sinkronisasi Data Hasil Rekap, KPU Papua Minta Kronologi PPD Heram

JAYAPURA (KT) – Sejumlah PPD Distrik Heram dimintai penjelasan oleh KPU Papua terkait hasil rekap suara tingkat Distrik yang sampai saat ini masih bermasalah. Menurut Ketua KPU Papua, Theodorus Kossay, para PPD ini dihadirkan guna memberi penjelasan terhadap data DA1, dimana hasil tersebut telah mendapat penolakan dari Bawaslu Papua dan Saksi Parpol lantaran dinilai tidak sah.

“Ya memang kita hadirkan mereka untuk dimintai informasi terkait data DA1 ini,” kata Ketua KPU saat dikonfirmasi wartawan usai penetapan hasil rekap kabupaten Yapen, Jumat (17/5/2019) tengah malam.

Theo mengatakan dari penjelasan PPD ini, KPU Papua meminta agar dibuat dalam bentuk kronologi, yang menjelaskan tentang bagaimana proses tahapan pemilu yang di lakukan PPD tingkat Distrik Heram. ” Nanti berdasarkan kronologi yang mereka buat ini, KPU akan meminta Bawaslu memberikan pendapatnya menyusul rekomendasi penolakan hasil rekap tersebut,” kata Ketua KPU.

Terkait itu, sebagaimana pleno sebelumnya, KPU Papua saat ini tengah menyelesaikan penyesuaian data hasil rekap KPU Kota Jayapura, dimana setelah di lakukan penyandingan data DB1, KPU tidak menemukan adanya kesalahan.

Sehingga proses penyesuaian data ini dilanjutkan dengan pembukaan form DA1. ” nah itulah yang saat ini kita minta kronologi dari PPD, setelah kita sinkronkan data mulai dari DB1, ternyata kesalahan terjadi pada data input di form DA1,” jelas Kossay berharap agar pada pembacaan hasil rekap lanjutan Kota Jayapura tidak lagi terjadi eror atau data merah.

Pantauan media, Hingga Jumat (17/5/2019) tengah malam, KPU Provinsi Papua telah merampungkan rekap hasil suara Pemilu di 28 Kabupaten. Rencananya, Sabtu (18/5/2019) pagi, KPU akan melanjutkan skorsing hasil rekap Kota Jayapura.

“Tadi kita sudah sahkan hasil dari Kabupaten Yapen, besok pagi kita lanjut untuk Kota Jayapura,” kata Ketua KPU

KPU Papua optimis penyelesaian hasil rekap 29 kabupaten untuk tingkat Provinsi akan selesai pada Sabtu malam, menyusul deadline waktu dari KPU RI, untuk pelaksanaan pleno tingkat Nasional di Jakarta. (TA)

Bagikan :

News Feed