oleh

Dana Otsus Belum Cair, Ini Sikap Tegas Bupati Puncak

JAYAPURA (KT) – Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik tegas meminta Kepala OPD di lingkungan pemerintahannya untuk tidak melaksanakan lelang pekerjaan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Sikap tegas ini dilakukan Bupati, lantaran hingga saat ini, dana tersebut belum kunjung masuk ke rekening daerah.

“Menyangkut dana Otsus, kami tidak proses sampai hari ini. Kenapa? Karena keputusan gubernur belum sampai hari ini, sehingga kami dan kabupaten/kota, lebih khusus kami di Kabupaten Puncak, kami tidak akan laksanakan dana Otsus,” kata Willem Wandik, kepada Wartawan, Sabtu (6/7/2019).

Dana yang seharusnya telah masuk di rekening daerah sejak akhir April lalu, kata Wandik hingga memasuki semester II tahun anggaran 2019 belum juga diturunkan provinsi. Sehingga, sebagai kepala daerah, ia tidak ingin mengambil resiko, dan memilih tidak menjalankan kegiatan yang sumber pendanaannya dari Otsus.

“Kami menunggu. Kenapa, karena isu yang berkembang, sampai hari ini belum ada ketegasan dari pak gubernur berapa dana yang akan dikirim ke kabupaten/kota. Belum ada sampai sekarang,” kata.

Wandik mengaku belum diturunkannya dana Otsus sangat berdampak terhadap APBD Kabupaten Puncak. Bahkan, kegiatan – kegiatan yan bersumber dari dana Otus, semua terganggu, apalagi dana Otsus itu, termasuk membiayai biasiswa.

“Hampir 2.000 lebih pelajar yang kita biayai dari dana Otsus. Sampai hari ini, mahasiswa demo-demo kita, itu salah satu contoh. Sudah bikin kontrak, Itu bisa berdampak konsekuensi ke hukum dari APBD,” katanya
Selain itu, kata Wandik, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua juga belum juga menentukan format pembagian baru, meski ia sendiri telah mendengar informasi bahwasanya Gubernur telah menyurat ke Mendagri dan sudah diteruskan ke Kementerian Keuangan agar segera dicairkan dana Otsus itu.

“Tapi, berapa persen yang diberikan untuk kabupaten/kota belum jelas. Nah, ini masalahnya. Soal proses dari provinsi ke pusat itu hal biasa, itu tugas mereka. Tapi, sekarang ini besarnya dana Otsus yang diterima  itu, sampai saat ini belum jelas. Meski prosentasenya 80 : 20,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Puncak mendapat alokasi dana Otsus sebesar Rp 120 miliar lebih dari format pembagian 80 persen provinsi. Sementara APBD Pemkab Puncak tahun 2019 mencapai Rp 1,3 triliun lebih.

“Tapi jika dana Otsus dipotong tentu sangat mempengaruhi APBD, sehingga bisa mengalami penurunan menjadi antara Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,2 triliun saja,” jelasnya. (TA)

banner
Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed