oleh

Ada Dugaan Korupsi Dana Hibah dan Bansos Rp 80 Miliar di Kabupaten Keerom, Ini Kata Kejati Papua

JAYAPURA (KT) – Pihak Kejaksaan Tinggi Papua menyampaikan adanya kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana hibah senilai Rp 23 miliar serta bantuan sosial (Bansos) senilai Rp 57 miliar di tubuh pemerintah kabupaten Keerom, tahun anggaran 2017. Kasus dugaan korupsi ini pun masih dalam tahap penyelidikan.

Hal tersebut dikatakan Kepala Seksi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Tinggi Papua, Nixson Mahuse,MH kepada sejumlah awak media saat ditemui di kantornya yang beralamat di Dok IX, Kota Jayapura, Selasa (8/7/2019).

“Kami sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan sosial sebesar Rp 23 miliar dan dana hibah senilai 57 miliar, tahun anggaran 2017 di Kabupaten Keerom. Sumber dananya dari APBD Keerom,“ bebernya.

Nixon menuturkan, dari total Rp 23 miliar dana Bansos itu, baru Rp 7 miliar yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintah Kabupaten Keerom. Sementara untuk dana hibah baru Rp 35 miliar yang dapat dipertanggungjawabkan, dari total Rp 57 miliar.

“Setelah kami lakukan penyelidikan, dan keterangan sejumlah saksi, mereka beralasan bahwa dana yang belum dipertangungjawabkan tersebut dikarenankan belum adanya pertangungjawaban balik dari pihak yang menerima bantuan baik bansos maupun dana hibah,” kata Nixon menjelaskan hasil temuannya.

Kejaksaan Tinggi Papua pun menyatakan telah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini, termasuk oknum pejabat yang terlibat dalam penyaluran kedua dana tersebut. Namun demikian, Nixon enggan menyebutkan identitas maupun jabatan oknum pejabat yang terindikasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi itu. Alasannya, ikhwal dugaan kasus itu masih dalam proses penyelidikan.

“Kami belum bisa meyampaikan siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus ini, namun ada dua orang yang akan kami tetapkan sebagai tersangka –salah satunya oknum pejabat. Ada delapan orang saksi yang kami telah mintai keterangan terkait kasus ini,” tukasnya.

Dalam waktu dekat, Kejati Papua akan menaikkan status kasus dugaan korupsi itu dari penyelidikan ke penyidikan, hingga menetapkan tersangka di dalamnya. “Akan segera kami naikan statusnya,” tegas Nixon. (Ara)

Bagikan :

News Feed