oleh

Dukung Sikap Legislator, Ini Pernyataan Tegas PMT dan LPRI Untuk Ketua KNPI Papua

JAYAPURA (KT) – Pernyataan Ketua KNPI Papua yang mensinyalir akan muncul isu Refrendum setelah Otsus Papua berakhir, terus mendapat sorotan. Setelah Legislator Papua, Boy Markus Dawir, kini Organisasi Pemuda Mandala Trikora (PMT) Papua dan Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Papua meminta Ketua KNPI agar bicara sesuai tupoksi dan jangan membuang wacana yang menyesatkan masyarakat.

Di moment berbeda kepada Kawat Timur, Minggu (14/7/2019) Ketua DPW PMT Papua., Albert Ali Kabiay mengatakan sebaiknya KNPI bekerja sesuai Tupoksi dan tidak usah bicara politik. “Lebih baik bangun Papua dalam bingkai NKRI, kita bisa berbicara politik, tapi dalam konteks apa dulu, jangan membuat stamen dan membuat opini public, kita tau politik Papua ini seperti apa, jadi lebih baik bicara sesuai tupoksi saja,” katanya.

Ia mengatakan, sejatinya KNPI menjadi teladan bagi KNPI lainnya untuk merangkul seluruh dalam bingkai NKRI, sehingga janganlah mengeluarkan pernyatan yang mengganggu opini public.

Tak hanya KNPI, Ketua PMT juga menyoroti oknum ASN yang sering bicara Papua Merdeka. Menurutnya tingkah oknum seperti itu dalam bahasa intelegent, Standar Ganda artinya berdiri antara dua kaki. “Makan gaji, hidup, beli pakaian, makan gunakan uang NKRI, uang Rupiah, tapi setelah itu bicara Papua Merdeka, jadi inilah yang saya sebut kategori kelompok abu-abu,” sebutnya yang juga mengaku sependapat dengan pernyataan BMD.

“Uangnya mau, tapi benci negaranya, kan itu tidak baik,” katanya lagi.

Terkait dengan ini juga, lanjutnya, Ia akan berkoordinasi dengan pihak keamanan mulai dari Kepolsian, BIN, BAIS, TNI agar bisa melihat OKP, ASN, eksecutif maupun legislative yang gunakan fasilitas Negara tapi selalu bicara kepentingan politik separatis atau berseberangan dengan Negara.

“Inikan mereka ASN, tapi kenapa menyuburkan semangat disintegrasi bangsa, contohnya nyata di Papua seperti di media sosial masih ada oknum ASN yang bicara Papua Merdeka, foto profil gunakan bendera BK, mereka-mereka ini yang harus jadi perhatian kemanan,” tegasnya.

“Intinya kita ini hidup di Indonesia berdasarkan 4 pilar kebangsaan, Pancasila , UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, dan dasar Negara kita, sekarang yang saya lihat, kita terlalu di manjakan oleh pemerintah dengan uang dan jabatan, lantas kenapa masih ada isu papua merdeka masih ada.

Sementara Ketua LPRI Papua, Elisa Bouway mengatakan Ketua KNPI tidak perlu menyampaikan hal itu, sebab secara politisi KNPI sudah membawa organisasi ke ranah politik dalam rangka hal-hal yang bertentangan dengan nilai kedaulatan.

“Kami tegas sangat menolak penyampaian Ketua KNPI Papua. Bicara mengatasnamakan organisasi namun penyampaiannya berlawanan dengan NKRI. Jika Ketua KNPI beralasan bahwa penyampaiannya itu sebagai kritikan untuk pemerintah pusat terkait Otsus yang bakal berakhir, maka tidak perlu di sangkut pautkan dengan wacana referendum.

Ia justru menyarankan agar ketua KNPI sebagai seorang yang professional dalam memimpin organisasi, dapat menyampaikan itu dengan elegan. “KNPI bisa membuka Dialog dan menjembatani apa mengundang pemerintah pusat membahas hal ini dan mancari solusi seperti apa. Jangan langsung spontanitas lewat media cetak, online, lantas public baca dan tanggapan berbeda-beda,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, LPRI juga berharap semua organisasi di Papua yang mendapat bantuan pemerintah tapi bertentangan dengan NKRI, untuk tidak menyuarakamn disintegrasi bangsa. “Kalau ada, kami minta aparat hokum harus bertindak, dan periksa oknum-oknum,” katanya. (TA)

Bagikan :

News Feed