oleh

Minimnya OAP di Parlemen, Mandenas : Tak Ada Regulasi Yang Harus di Proteksi

Jayapura (KT) – Politisi Gerindra, Yan Mandenas tegas mengatakan permintaan adanya regulasi khusus bagi OAP agar mendominasi kursi-kursi Parlemen di Daerah, haruslah dikembalikan kepada kepala daerah di masing-masing Kabupaten.

Saat ini, Anggota Komisi 1 DPR-RI ini, jika semua OAP memprotes minimnya OAP dalam kursi parlemen daerah yang lebih didominasi Non OAP, itu tidak tepat. Sebab tidak ada regulasi yang harus diproteksi.

“Pernyataannya mayoritas Bupati kan OAP, kalau masyarakat menuntut siapa yang salah? mau salahkan pemerintah? bicara regulasi, regulasi apa yang harus di proteksi? ya proteksi itu dari kebijakan politik, dan kepala daerah kita juga salah,” jelas Mandenas usai pertemuan dengan Pemprov Papua, di Sasana Karya, Jumat Sore.

Yan Mandenas menyebut terkait regulasi seharusnya tersebut dikembalikan kepada kepala daerah masing-masing. Ia menyarankan agar Kepala daerah di Papua (bupati,red) dari saat ini melakukan proses kaderisasi bagi putra dan putri terbaik Papua, agar Pemilu 2024, OAP di distribusikan di semua Partai dan bisa mendominasi semua kursi yang ada di DPRD.

“Kalau sekarang posisi OAP tidak ada presentasi di DPRD, selama ini kepala daerah itu ngapain?,” tanya Mandenas

Ia berharap para kepala daerah juga harus focus, tak hanya mengurusi birokrasi, pembangunan dan pemerintahan. Tapi, kaderisisi bidang politik juga perlu dilakukan untuk menduduki jabatan politik yang mayoritas OAP.

Sebelumnya, keluhan-keluhan terhadap banyaknya Non OAP yang mendominasi kursi legislative hasil Pemilu 2019 di berbagai Kabupaten di Papua dan Papua Barat menjadi perbincangan hangat.

Ketua DPR Papua demisioner, Dr.Yunus Wonda,SH.,MH mengatakan bahwa dengan melihat hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 dirinya khawatir saat Pemilu Legislatif 2024 atau lima tahun mendatang tidak ada lagi keterwakilan OAP dilembaga DPRD kabupaten/kota,“Saya prediksi dengan kondisi ini, keterwakilan OAP pada periode berikut di DPRD kabuaten/kota sudah tidak ada lagi. Anggota DPRD sudah tidak dihuni orang asli Papua,” kata Yunus Wonda belum lama ini. (TA)

Bagikan :

News Feed