oleh

Hasil Lelang Jabatan Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Soroti

JAYAPURA (KT) – Sejumlah nama pejabat structural hasil lelang jabatan di Provinsi Papua mendapat sorotan tajam dari Mantan Anggota DPR Papua kursi Pengangkatan Otsus, Timotius Wakur. Menurutnya, beberapa nama yang lolos dalam lelang jabatan tersebut, khususnya untuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua tidak layak menjadi seorang kepala dinas.

“Sekarang dokter-dokter yang sudah diumumkan namanya pada hasil wawacara kemarin itu ada dokter spesialis, dokter yang punya usaha. Ini kan sudah tidak sehat, kami protes dan sampaikan ini kepada Gubernur. orang begini tidak boleh jadi kepala dinas,” katanya kepada Wartawan, Senin (25/11/2019).

Ia mengatakan untuk Provinsi Papua, sudah banyak pejabat OAP yang siap menduduki jabatan tersebut, sehingga ia berharap pejabat Non Papua yang telah memiliki kapasitas sebagai Dokter Ahli, hendaklah pertahankan kapasitasnya tersebut untuk membantu masyarakat di Papua.

“Jangan jadi pejabat dalam structural, jangan kejar jabatan sehingga menimbulkan pertanyaan,” kata mantan Anggota DPR Papua dari Dapil Laapago ini.

Lebih lanjut ia mengatakan, Jabatan Kepala Dinas Kesehatan merupakan jabatan yang berhubungan langsung dengan napas hidup orang banyak khususnya OAP. Tugas kepala Dinas kesehatan, katanya, harus focus pada tupoksinya, bermitra dengan staf dan pegawai, meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Papua dan menjaga hubungan baik dengan Kepala Daerah serta terbebas dari KKN.

“Kepala dinas bukan bisnisman, bukan mencari keuntungan dalam dana-dana yang dikelolanya, tapi focus melayani masyarakat dan lihat kebutuhan orang banyak,” katanya.
Kata Wakur seharusnya tim Seleksi Lelang Jabatan lebih selektif dalama menentukan jabatan yang pantas untuk kepala dinas kesehatan di Papua, sebab jika berkaitan dengan Kadis Kesehatan, maka sudah barang tentu orang yang menduduki jabatan tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani.

Ia mencontohkan, kehidupan pribadi seorang kepala dinas haruslah jujur, dan sebab jika ada persoalan pribadi seperti rumah tangga berantakan, atau istri lebih dari satu, tentunya akan mengganggu tugasnya.

“Ini kalau ada persoalan di rumah maka konstrasinya tidak focus bahkan secara psikis bisa melampiaskan amarahnya kepada orang lain saat rapat dinas, padahal itu masalah pribadi, dokter atau kepala dinas begini tidak bisa orang seperti itu,” katanya.

Ia juga menyebut, bahwasanya seorang Kepala Dinas Provinsi haruslah bertanggung jawab terhadap kadis di 29 kabupaten/kota, dan jangan menganut system daerahisme.

, “harus lihat juga dokter di daerah, jangan melihat ada orang dekat bupati atau siapapun, karena kadis kesehatan harus tanggung jawab terhadap semua kadis kesehatan di 29 kabupaten kota, jangan melihat daerahisme, tidak boleh ada nepostisme,” katanya.

Intinya kata dia, masyarakat Papua menginginkan seorang Kepala Dinas Kesehatan yang sehat dan bisa menjadi pemimpin untuk napas hidup orang Papua. Fokus pada bidangnya, melayani masyarakat, berada di kantor dan bagaimana menjaga hubungan kerja dengan Gubernur Papua. (TA)

Bagikan :

News Feed