oleh

Begini Jawaban Sekda Papua Soal Pemekaran

JAYAPURA (KT) – Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen menyebut aspirasi pemekaran yang digaung-gaungkan masyarakat beberapa waktu terakhir semuanya harus didasari pertimbangan politik.

“Soal aspirasi pemekaran, semua ada mekanisme, semua pemekaran baik itu Provinsi atau kanbupaten lebih dinominasi dengan pertimbangan politik,” kata Sekda, Selasa (26/11/2019).

Hanya saja, lanjut Sekda dalam amanat UU Otsus ada mekanisme ada rekomendasi Kepala Daerah, yakni Gubernur Papua, DPRP dan MRP. Tentunya, kata Sekda dinamika tersebut disambut baik oleh Pemerintah.

“Tapi itu semua harus sesuai mekanisme,” kata Sekda.

Sekedar diketahui, sejak September 2019 aspirasi pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Papua mulai bermunculan. Belakangan muncul tiga aspirasi masyarakat untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah, Pemekaran Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Tabi.

Presiden Jokowi telah memberi sinyalemen bahwasanya aspirasi yang di sampaikan soal pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) akan ditindak lanjuti, meski hingga saat ini masih diberlakukan moratorium

“Yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran, tapi untuk aspirasi yang tadi disampaikan kepada saya, segera akan ditindak lanjuti,” kata Jokowi di sela peresmian Jembatan Youtefa, Senin (28/10/2019) lalu.

Kabar terbaru, 20 November lalu, Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah yang terdiri atas sejumlah bupati di Papua melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan. Dimana Koordinator Kajian dan Koordinator Morotarium yang juga Bupati Puncak, Willem Wandik memandang bahwa permintaan pemekaran pemerintah muncul karena sejauh ini masih ada ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah.

Willem mengaku, rencana ini juga sudah membicarakan pemekaran tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pemekaran sebagai sebuah solusi untuk mempercepat pembangunan. (TA)

Bagikan :

News Feed