oleh

Ketua Tim Minta Gubernur Tunda Lelang Jabatan Eselon II dan Pelantikan Kepala Sekolah Tingkat SMA/SMK

JAYAPURA (KT) – Perekrutan lelang jabatan pejabat eselon II di Provinsi Papua oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan perekrutan Kepala Sekolah tingkat SMA dan SMK dinilai banyak persoalan dan sarat kepentingan.

Secara terpisah, Ketua Tim Relawan Lukmen Noken Tifa, Alex Barangsano menilai perekrutan tersebut sarat akan kepentingan, dan mengabaikan orang-orang yang memiliki kapasitas, loyalitas, serta kemampuan.

“ Disini saya sampaikan keprihatinan saya, sebab ada beberapa hal yang kami lihat sangat ganjal, dan tidak sesuai aturan yang seharusnya,” kata Alex kepada wartawan, Selasa (3/12/2019).

Ia mencontohkan penetapan factor usia Eselon II, dimana batas usia maksimal 56 tahun, tapi yang terjadi ada oknum pejabat yang lebih dari usia tersebut juga diikutkan. Selanjutnya terdapat ada eselon IV yang bisa mengikuti rekruitmen pelelangan itu, padahal sesuai aturan jenjangnya harus eselon III dulu.

“Belum lagi lagi ada beberapa pejabat yang bermasalah, mungkin kita sudah tau siapa-siapa pejabat bermasalah tersebut untuk provinsi, demikian juga dari daerah,dan saya tidak perlu sebutkan satu persatu, yang pastinya aparat pemerintah telah mengetahui jelas hal itu,” kata Ia.

Dengan kejanggalan-kejanggalan itu, Alex meminta agar Gubernur Papua, Lukas Enembe dapat mengambil sikap, untuk melakukan ulang seleksi lelang jabatan tersebut, atau setidaknya mengulang lelang jabatan yang dianggap bermasalah, khususnya beberapa OPD yang belum di lelang.

“ Kami tim relawan berharap Gubernur dapat menjadwalkan pelelangan tersebut, sebab banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan, loyalitas dan kapasitas tapi tidak dilibatkan. lantaran ada kesan orang-orang dalam lingkaran tertentu yang menghambat mereka masuk dalam pelelangan itu,” kata Ia.

Tak hanya sampai di situ, terkait rencana lelang jabatan Kepsek tingkat SMA/SMK pada 9 Desember mendatang. Menurutnya pelantikan tersebut perlu dipertimbangkan ulang untuk dilakukan penundaan sebab ada banyak persoalan yang terjadi di Dinas P dan P.

Ia mengungkapkan, persoalan data pengalihan 700 san guru SMA/SMK termasuk SLB dari Kabupaten ke Provinsi belum sepenuhnya di tuntaskan, termasuk pertanggung jawaban dana BOS nantinya.

“ jadi terlalu banyak masalah, sehingga saya melihat pelantikan kepala sekolah ini dipaksakan karena kepentingan tertentu, Jadi pelantikan ini sebaiknya di tunda dulu,” katanya.

Terkait dengan kejanggalan-kejanggalan ini, Ia berharap KPK, BPK serta aparat penegak hukum dapat lebih jeli melihat ini. “Coba di cek Kepala Dinas P dan P, bersihkan dulu mata airnya baru dilakukan pelantikan kepala sekolah. Bagaimana Dinas P dan P masih kotor, baru dilakukan pelantikan, sama saja itu tidak menghasilkan kepala sekolah yang berkualitas,” tandasnya.

Ia selaku Ketua Tim yang terlibat langsung dalam penenangakan LUKMEN 2018, juga mengingatkan kepada oknum pejabat di Pemprov untuk tidak memanfaatkan kebaikan Gubernur Papua dengan manufer-manufer yang dampaknya menjelekkan nama Gubernur Papua.

Sebab kata dia, jika pejabat maupun kepala sekolah yang bakal dilantik adalah orang bermasalah, maka secara otomatis Gubernurlah yang akan disalahkan oleh Pemerintah Pusat.

“Kalau hal ini dipaksanakan, maka dibelakang hari Gubernur yang kena, dan tentu nama Gubernur yang rusak,” katanya kembali berharap Gubernur dapat mengambil sikap terkait hal tersebut. (TA)

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed