oleh

Pembangunan Kantor Bupati, Air Bersih, Listrik, Perumahan Rakyat dan Jalan Jadi Prioritas

KOBAKMA(KT)-DRPD Kabupaten Mamberamo Tengah (Mamteng) menggelar rapat paripurna tentang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 di Aula Bogo, Selasa (3/12) kemarin.

Rapat paripurna RAPB tahun anggaran 2020 dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Berius Kogoya,STh. Dalam paripurna itu, hadir Bupati Ricky Ham Pagawak, SH,MSi dan Wakil Bupati Yonas Kenelak,S.Sos serta seluruh pimpinan Organsasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Ricky Ham Pagawak dalam pengatar nota keuangan mengatakan, terdapat lima program yang menjadi prioritas dalam pembahasan RAPBD tahun 2020.

Program-program yang menjadi prioritas tersebut antara lain pembangunan kantor bupati, air bersih, listrik, perumahan rakyat dan jalan.

Bupati yang akrab disapa RHP itu menyebut, program pembangunan kantor bupati dimasukan dalam RAPB 2020 sebab kantor bupati yang ada saat ini sudah tidak layak lagi.

“Kantor bupati sudah tidak layak, sebab jumlah pegawai sudah semakin banyak dan banyak SKPD juga yang belum mempunyai tempat bekerja sehingga ini menjadi program. Dan dalam dua tahun sudah dibangun. Pada tahun 2020, kita fokus bangun sampai selesai,” ujarnya.

Selain kantor bupati, kata bupati, ada pula air bersih juga menjadi perhatian karena dalam  empat tahun diprogramkan tidak maksimal dan tidak tepat sasaran.

“Air bersih, empat tahun sudah diprogramkan, kita terus mengalami kendala, kondisi yang agak sulit dalam arti, debit air dari ketinggian sehingga selalu banjir membuat tidak tepat sasaran, ketiga penerangan, hal kalau itu, kita siapkan dengan perumahan, maka pemerintahan akan maksimal dan pegawai juga akan selalu ada disini dan juga  pelayanan-pelayanan akan sesuai dengan harapan masyarakat,” jelasnya.

Bupati menuturkan, jika melihat RAPBD Tahun 2020 yang mencapai Rp1.000.850.860.317 untuk membiayai program pembangunan di Mamberamo Tengah tentu kecil sebab ada pemotongan dana Otonomi Khusus (otsus) dari Pemprov Papua sebesar 39 miliar dalam program pembahasan Otsus beberapa waktu lalu.

“Kami harap pemotongan-pemotongan ini tidak berlanjut sehingga berdampak pada program pemerintah seperti pendidikan, kesehatan untuk kepentingan orang asli Papua,”ucapnya.

Masih menurut bupati, selain dana Otsus yang dipotong, pengurangan juga terjadi dengan dana dana alokasi khusus (DAK). Untuk tahun 2020 tidak sampai 60 miliar.”Kami sarankan kepada OPD untuk membuat kegiatan prioritas, dengan kegiatan uang yang sedikit, justru hasilnya nampak dalam penggunaan anggaran,” imbuhnya.

Lebih jauh bupati menjelaska, penyusunan RAPB merupakan salah satu kewajiban konstitusional, dimana Raperda tentang APBD setiap tahunnya harus dipenuhi eksekutif untuk disampaikan kepada DPRD.

Sementara Ketua DPRD Berius Kogoya mengatakan, program-program prioritas yang sudah disampaikan eksekutif dalam pengantar nota keuangan dapat direalisasikan dengan sepenuh hati.

“Pemerintah harus benar-benar bersinergi melaksanakan realisasi anggran yang sudah disampaikan. Anggaran satu triliun lebih, mungkin tidak cukup, tapi bagi kami DPRD maksimalkan yang ada. Dan kegiatan yang tidak terlalu penting di tangguhkan, yang penting prioritas layani mayarakat sebagai kebutuhan bukan keiginan pemerintah,” ujarnya.

Berius menilai pembangunan infrastruktur memang penting,namun hendaknya pelayanan ke masyarakat jangan terganggu dengan beberapa kegiatan prioritas.

Dia berharap anggota DPRD bersungguh-sungguh memberikan perhatian yang terfokus pada pembahasan dan telahan materi sidang RAPB kali ini.

“Anggota DPRD juga secara bertanggungjawab mencermati dengan baik RAPBD agar anggaran benar-benar diperuntukan untuk setiap program dan kegiatan yang menyentuh keiginan masyarakat,” ucapnya.

(Humas)

 

Bagikan :

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed