Pedoman Pemberitaan Media Siber

oleh

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan

bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

 

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar

pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan

kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik

Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan

masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

 

          1. Ruang Lingkup

1. Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet                   dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-                   Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

2. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat                    dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel,                            gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang                              melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau                            pemirsa, dan bentuk lain.

          2. Verifikasi dan keberimbangan berita
  1. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
  2. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang     sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.
  3. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:
    • Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat             mendesak;
    • Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan           identitasnya, kredibel dan kompeten;
    • Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya       dan atau tidak dapat diwawancarai;
    • Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut       masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu     secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang             sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.
  4. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.
          3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)
  1. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan         Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999     tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan           jelas.
  2. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi                     keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat                 mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-     in akan diatur lebih lanjut.
  3. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi                 persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
    • Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
    • Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait       dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta                     menganjurkan tindakan kekerasan;
    • Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan     bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,     cacat jiwa, atau cacat jasmani.
  4. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi       Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
  5. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna         yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus           disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.
  6. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi         setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c),     sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah     pengaduan diterima.
  7. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f)           tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan     isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
  8. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila       tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut         pada butir (f).

         

          4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
  1. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik       Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat,           dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
  3. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu                 pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
  4. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
    • Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang     dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di     bawah otoritas teknisnya;
    • Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus           dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber       yang dikoreksi itu;
    • Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak     melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber       pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh         atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.
  5. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).
          5. Pencabutan Berita
  1. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan                       penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan,     masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan                       pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
  2. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal           yang telah dicabut.
  3. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan         kepada publik.
          6. Iklan
  1. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
  2. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib             mencantumkan keterangan

 

Bagikan :