oleh

Pekerja Penting Miliki Jaminan Sosial

Jayapura- Para pekerja di Indonesia sangat penting jika memiliki jaminan social sebagai perlindungan guna meningkatkan produktivitas kerja serta daya saing serta mendukung pembangunan serta kemandiarian perekonomian nasioanl. Untuk itu, para pekerja seyogyanya harus terdaftar sebagai anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaannya yaitu (1) Jaminan kecelakaan kerja (JKK), (2) Jaminan Kematian (JK), (3) Jaminan Pensiun dan (4) Jaminan Hari Tua (JHT).

Hal itu dikatakan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto. “ BPJS Ketenagakerjaan sifatnya bukanlah menjual polis asuransi kepada setiap para pekerja, akan tetapi BPJS hanya memberikan perlindungan dasar. Dimana hal itu cukup penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena Jaminan Sosial itu sangat penting dimiliki oleh seluruh pekerja Indonesia.

“Risiko sosial ekonomi itu bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja dan terhadap siapa saja. Risiko sosial ekonomi itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, supaya kalau terjadi risiko sosial ekonomi tadi tidak akan mengganggu kesejahteraannya secara drastis,” ujar Agus usai melakukan peresmian kantor baru BPJS Ketenagakerjaan cabang Jayapura meliputi wilayah Provinsi Papua, Kamis 9 Agustus.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah juga sudah sangat konsen memberikan jaminan sosial tersebut sebagai rencana kerja strategis nasional, oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan juga berkeinginan kuat agar hal itu bisa berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) yang ada.

“Kami akan terus membangun sinergitas dan kolaborasi dengan semua pihak, baik itu dengan pemerintah daerah maupun dengan para serikat pekerja lainnya, agar bersama-sama memberikan perlindungan kepada semua pekerjanya. Dan hingga saat ini, secara nasional jumlah pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 47,8 juta pekerja. Akan tetapi, jumlah itu yang aktif membayar baru berkisar 28 juta pekerja saja. Artinya hal itu baru mencapai 54 persen dari jumlah total tenaga kerja aktif yang jumlahnya sebanyak 127 juta pekerja,” tukas Agus.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. Rustam Satu mengungkapkan, dengan hadirnya BPJS KT di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada umumnya akan memberikan pelayan yang terbaik bagi para pekerja. Para pekerja juga bisa merasakan manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dengan demikian, ketika terjadi suatu musibah maka perekonomian para pekerja juga tidak ikut terganggu karena ada BPJS yang akan menanggungnya.

“Kami hal ini perlu di syukuri oleh masyarakat. Kedepan kita juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan agar hal ini bisa lebih maksimal lagi memberikan sosialisasi, penyuluhan dan berbagai informasi lainnya kepada masyarakat khususnya para pekerja. Agar mereka juga yang sebelumnya tidak memahami akan pentingnya BPJS ini bisa menjadi tertarik mengikutinya. Hal itu perlu dilaksanakan di setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta lainnya, agar kedepan ada target maksimal yang harus di capai dalam hal memberikan perlindungan terhadap seluruh pekerja,”jelasnya.

Lebih lanjut kata Rustan, sesuai dengan perintah UU, maka setiap perusahaan maupun instansi pemerintah, wajib mengikutkan setiap pekerjanya mendapatkan jaminan di BPJS Ketenagakerjaan. Hal itu juga ditunjukkan dengan adanya kontrak kerja yang telah di tanda tangani oleh para pekerja yang mana di dalamnya telah dicantumkan kewajiban setiap perusahaan/instansi pemerintah untuk wajib membayar asuransi jiwa para pekerjanya dalam hal ini ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami juga akan tegas dalam hal ini, artinya ketika para perusahaan swasta yang ada itu belum juga  sepenuhnya mengikutkan setiap pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, maka ketika perusahaan itu mengikuti suatu lelang/tender di ruang lingkup pemerintahan, perusahaan tersebut dengan sendiri akan gugur (bila tidak mengikutkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan), karena hal itu juga merupakan salah satu persyaratan yang wajiib di penuhi oleh setiap perusahaan,” ujarnya. (gri)

Bagikan :

News Feed