oleh

Gubernur Bakal Stop Bantuan ke Fakultas Fisip Uncen

Jayapura, – Penjabat Gubernur Papua Mayjend (purn) TNI Soedarmo mengatakan, pihaknya  akan menghentikan bantuan dana Otonomi Khusus (Otsus) bidang pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Fisip Uncen, bila terbukti bersalah dalam penyelenggaraan orientasi studi dan pengenalan kampus (ospek) atau Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).

Hal ini ia ungkapkan menanggapi adanya dugaan kuat praktek separatisme dalam kegiatan PKKMB Fakultas Fisip Uncen Jayapura, yang membuat publik terkejut dan bertanya-tanya atas penggunaan atribut Papua Merdeka dan nyanyian Bintang Kejora oleh mahasiswa Fisip Uncen, dan tersebar di media sosial beberapa hari terakhir ini.

“Segera kami lihat dan mungkin untuk fakultas itu (Pisif -red) akan kita hentikan bantuan dana Otsus. Penghentian bantuan ini dimulai kalau memang terbukti (bersalah),” ucap Soedarmo kepada wartawan disela kunjungan kerjanya di Pelabuhan Laut Jayapura, Selasa (14/8) siang.

Soedarmo yang saat ini masih aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai, bahwa tindakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Uncen ini telah melanggar ideologi Pancasila terlebih penyimpangan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lanjutnya, perlu ada penyidikan dan menjadi kewenangan kepolisian.

“Sekali lagi saya tegaskan, kami sudah minta kepada pihak keamanan untuk dilakukan pemeriksaan. Namun tadi pagi informasinya masih tetap dilakukan. Saya sudah minta untuk dilakukan penindakan dengan harapan agar kejadian serupa tak terjadi di masa mendatang,” kata Soedarmo menekankan.

Diketahui sebelumnya, BEM Fisip Uncen melaksanakan kegiatan PKKMB  diluar dari ketentuan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2014 tentang pelaksanaan PKKMB, yang mana panitia  mewajibkan mahasiswa baru menggunakan atribut maupun simbol Papua Merdeka dan Bintang Kejora saat kegiatan PKKMB berlangsung.

Dari 22 poin persyaratan perlengkapan yang dikeluarkan oleh BEM Fisip Uncen untuk PKKMB, satu diantaranya yakni poin nomor 3, mewajibkan mahasiswa baru untuk mengenakan gelang Papua Merdeka di tangan kiri. Selain itu, mahasiswa diminta membuat papan nama berukuran 30 x 20 cm yang berisi tulisan nama mahasiswa dan kata Referendum, dan digantung di leher peserta PKKMB.

“Pastinya terkait masalah ini kita sudah koordinasikan dengan rektornya untuk menertibkan kegiatan ospek itu. Informasi yang saya terima, memang ada hal yang tidak sesuai dengan rundown acaranya,” pungkasnya. (Bm)

Bagikan :

News Feed