oleh

Ini Penjelasan BPS Terkait Kota indeks Harga Konsumen

Jayapura – Kawattimur, Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Provinsi Papua, Bambang Wahyu Ponco Aji menjelaskan, terkait penambahan kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang disurvei oleh BPS dapat diusulkan.

Usulan untuk satu daerah menjadi kota IHK, kata Bambang, dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi yang kemudian diusulkan ke BPS RI.

“BPS RI nanti menggodok bisa atau tidak, kemudian turun ke kabupaten yang diusulkan itu apakah memungkinkan untuk kota IHK, BPS juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melihat kondisi keuangan, “jelas Bambang, di Kota Jayapura, Papua, Senin (3/9/2018).

“Seperti Kota Timika itu diusulkan dianggaran berikutnya, karena yang menjadi dasar kota ini menjadi kota IHK harus ada Survei Biaya Hidup (SBH) selama satu tahun, dan itu sudah dilakukan sejak Januari 2018, “kata Bambang menambahkan.

Bambang mengatakan, Kota Timika akan menjadi kota IHK paling cepat pada Maret 2019 lantaran mengolah data suatu daerah membutuhkan waktu lama. Oleh sebab itu, kota IHK di Papua hingga kini masih Kota Jayapura dan Kabupaten Merauke.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Papua, Simon Sapari mengatakan perkembangan Kota Timika cukup pesat sehingga menjadi salah satu kota besar di Papua.

“Mudah-mudahan Kota Timika masuk kota IHK pada 2019 dan bisa mewakili 29
kota/kabupaten yang ada di Papua, “jelas Simon. (sr).

Bagikan :

News Feed