oleh

Anggota DPD RI Simare-mare Desak PLN Wujudkan Listrik Merata di Papua

Anggota DPD RI Simare-mare Desak PLN Wujudkan Listrik Merata di PapuaJayapura-Kawattimur, Wakil Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Carles Simaremare mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) untuk lebih kencang lagi mewujudkan program pemerintah di sektor kelistrikan di Tanah Papua dengan tema “Papua Terang”. Pasalnya, program tersebut sangat strategis sebagai upaya dalam pemerataan listrik di Tanah Papua khususnya dan Indonesia umumnya.

Desakan tersebut disampaikan Carles saat rapat dengan jajaran Direksi PT PLN, yang digelar di Kantor PLN Pusat, kawasan Jakarta Selatan, Rabu (19/9), dipimpin Ketua Komite II DPD Aji Muhammad Mirza Wardhana.

“Di Papua, ribuan desa belum mendapatkan aliran listrik. Kini tengah berlangsung program PT PLN bertajuk “Papua Terang”. Saya tentu apresiasi program pemerataan listrik di Papua itu. Namun konstituen saya berharap realisasi tagline “Papua Terang” ini dipercepat seiring dengan upaya pemerintah mewujudkan rasio elektrifikasi di daerah sebesar 99 persen di tahun 2019,” ujar Carles.
Program “Papua Terang” lanjut Senator Carles, sudah menjadi bagian yang dirindukan masyarakat Papua selama ini.

“Masyarat Papua rindu listrik. Ratusan kecamatan belum menikmati listrik. Melalui program ‘Papua Terang’ ini akan terjawab kerinduan itu. Kita harapkan pada 2019 nanti semua Papua teraliri listrik,” imbuh Senator asal Papua itu.

Menyikapi desakan Carles Simaremare, Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Syamsul Huda, menjelaskan bahwa tingkat rasio elektrifkasi saat ini sudah mencapai 97,13 persen dan rasio desa berlistrik sebesar 97,99 persen. PT PLN ujarnya, akan terus berupaya mewujudkan target rasio elektrifikasi dari pemerintah sebesar 99 persen di tahun 2019.

“Karena rumah tangga atau desa yang belum berlistrik di Papua medannya sangat sulit sekali, biaya yang diperlukan akan jauh lebih mahal dibandingkan desa yang dekat dengan perkotaan. Tapi kami juga tidak mengesampingkan desa tersebut, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan d aemua kampung,”tandasnya.

Bahkan imbuh Syamsul, pemerintah melalui Kementerian ESDM memiliki program pra elektrifikasi melalui Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) ke desa yang belum teraliri listrik. “Program itu akan dijalankan di sebuah desa dengan jangka waktu maksimal tiga tahun, lalu PLN wajib untuk mengaliri listrik ke desa tersebut,” pungkasnya. (Itnw)

Bagikan :

News Feed