oleh

Perekaman E-KTP Kabupaten Jayawijaya Capai 55 Persen

Wamena Kawattimur, – Sejak dicanangkan serentak perekaman E-KTP di Kabupaten Jayawijaya pada bulan September lalu, pencapaian perekaman yang sudah dilakukan tertanggal 1 hinggal 6 Oktober 2018 ini mencapai 55 Persen.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, Didrex Aronggear mengungkapkan, dari 2500 wajib KTP, pihaknya sudah melakukan perekaman mencapai 55 Persen.

Dirinya memastikan, pihaknya akan terus melakukan perekaman E-KTP perekaman sampai kepada tingkat Distrik dan Kampung, dengan harapan hingga akhir tahun 2018 ini, pencapaian perekaman E-KTP bisa mencapai 70 persen terutama perekaman yang menyangkut dengan urusan Pilprs dan Pileg.

Dijelaskan, data perekaman warga yang sudah melakukan perekaman sejak September 2018 sebanyak 53.761 warga, dan ada terjadi 2602 yang terjadi pendobolan perekaman.

“Untuk perekaman yang dobol atau rekam sudah dua kali maka kami akan langsung hapus dan yang dipakai ialah yang pertama kali melakukan perekaman,” kata Didrex.

Dijelaskan, jika ada yang sudah melakukan perekaman di tempat atau kabupaten lain, maka warga tersebut harus meminta suarat keterangan pindah dari kabupaten yang bersangkutan, sehingga proses perekaman E-KTP bisa dilakukan dan diterbitkan.

Untuk tingkat Distrik dan Kampung, Jelas Didrex, pelayanan perekaman tetap dilakukan dan untuk satu kali perekaman, rata-rata pencapaian perekaman di tingkat distrik mencapai 100 KTP dan untuk perekaman sejak tanggal 1 hingga 6 oktober, rata-rata pencapaian sebanyak 182 KTP.

“Kita baru turun, memang rata-rata 100 KTP namun kita belum fokus semua di setiap distrik,” kata Didrex.
Menurut Didrex, pihaknya juga telah mengantisipasi adanya perekaman dobel yang dilakukan warga masyarakat dari Kabupaten lain, karena ada beberapa temuan di Dukcapil Jayawijaya beberapa warga dari kabupaten lain juga melakukan perekaman di Jayawijaya.

Untuk hal ini pihaknya tidak bisa mengakomodir perekaman yagn bersangkutan, karena sesuai aturan yang berlaku, tidak boleh seorang warga memiliki dua Nomor Induk Kartu (NIK).(NP)

Bagikan :

News Feed