oleh

Penanganan Kasus HAM Papua, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Perlu Dibentuk

JAYAPURA (KT) – Pemerintah pusat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mendorong lahirnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk penanganan hingga penuntaskan dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Provinsi Papua.

Hal ini disampaikan kedua belah pihak dan juga perwakilan dari Kementerian Pertahanan Nasional (Kemenhan) RI, dalam seminar nasional yang bertajuk “Mengkonstruksi upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu di Papua”, yang berlangsung di Aula Rektorat Universitas Cenderawasih Jayapura, Kamis (4/7/2019).

Direktur Instrumen HAM Kemenenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Timbul Sinaga menjelaskan KKR ini nantinya akan lebih efisien dalam menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Papua, seperti Paniai, Wasior dan Wamena.

“Memang pemerintah masih mempunyai utang dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya di Papua. Namun kami berusaha keras untuk melakukannya,” akunya di hadapan 150 peserta seminar.

Meski demikian, Timbul mempersilahkan Komnas HAM serta pihak dari korban untuk mengambil langkah hukum atas tindak pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara pada masa lalu, baik lewat jalur Yudisial maupun Non Yudisial.

“Wasior, Paniai dan Wamena kami akan dalami. Pemerintah pun menyadari bahwa tidak ada jalan tunggal dalam penyelesaian apalagi yang bersifat jalan pintas, cepat dan efisien. Kami meminta keterlibatan dan dukungan banyak aktor atau pemangku kepentingan dalam penyelesaian HAM di tanah Papua,” ujarnya.

Perwakilan Komnas HAM RI, Chairul Anam mendesak adanya terobosan penyelesaian hukum dugaan pelanggaran HAM berat oleh pihak pemerintah, dimana negara mengakui korban yang dinyatakan oleh Komnas HAM. “Masyarakat Papua mendesak Presiden RI agar segera melakukan pemulihan hak korban tanpa menunggu putusan pengadilan terbentuk komisi kebenaran dan rekonsoliasi (KKR),” katanya.

Menurut Chairul, aspek politik merupakan alat ukur yang konkret untuk melahirkan rekonsiliasi, melalu komitmen presiden Joko Widodo. Komnas HAM juga bersedia apabila ditambah sebagai penyidik dalam tim terpadu.

Guru Besar Filsafat Hukum dan HAM Uncen, Melkias Hetharia menyatakan, kejahatan negara adalah kejahatan politik, dan negara harus bertanggungjawab atas tindakannya.

Bagi Melkias, penyelenggaraan totaliter telah merampas HAM yang telah menyengsarakan rakyat, khususnya yang terjadi di tanah Papua sejak masa integarasi hingga saat ini.

“Masalah ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, namun perlu segera diselesaikan melalui KKR agar mengurai beban ingatan penderitaan rakyat (memoria passionis) dari para korban dan juga keluarganya,” pesannya.

Analisis Melkias, KKR di tanah Papua dapat menyelesaikan masalah tanpa masalah –dengan cara melakukan tiga tugas sekaligus –mulai penyelidikan, penyidikan, peradilan serta juru damai atas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Menanggapi itu, aktifis dari LSM Aliansi Demokrasi untuk Papua, Latifah Anum Siregar menilai penyelesaian dugaan kasus pelanggaran HAM berat di Papua harus dilaksanakan melalui jalur Yustisia, “Agar keadilan dapat dilihat dan dirasakan nyata oleh masyarakat yang menjadi bagian dari korban,” pungkasnya. (Ara)

Bagikan :

News Feed