oleh

Kejati Papua Selidiki Indikasi Korupsi SKPD di Waropen, Kerugian Negara Lebih dari Rp 9 Miliar

JAYAPURA (KT) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua tengah melakukan penyidikan terhadap 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Waropen. Hal ini terkait pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) yang diberikan oleh pemerintah daerah Tahun Anggaran 2009. Sementara ini, baru tiga SKPD yang dapat mengembalikan UP tersebut ke Kejati Papua.

Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Papua, Nixon N. Mahuse,MH menegaskan pihaknya akan terus melakukan proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan mal-administrasi dan juga penyalahgunaan werwenang atas uang persediaan tersebut. Ia menyebutkan masih ada 27 SKPD yang belum menyerahkan uang kembali ke negara, melalui kejaksaan tinggi.

Nixon mengatakan, total uang persediaan itu lebih dari Rp 18 miliar. Adapun UP yang dapat dipertanggungjawaban secara tertulis oleh tiga SKPD Kabupaten Waropen mencapai Rp 9 miliar, namun uang yang diserahkan ke pihak Kejati Papua hanya Rp 800 juta. Sedangkan sisanya Rp 9 milliar hingga saat ini belum dikembalikan oleh 27 SKPD di Waropen.

“Baru ada tiga dari 30 SKPD yang mengembalikan uang persediaan tahun anggaran 2009 dengan nominal 800 juta, tetapi di atas kertas tertulis Rp 9 miliar. Sementara masih ada Rp 9 milliar yang kami temukan tidak bisa dipertanggungjawabkan sejak 2009 hingga saat ini. Kemana uangnya mereka (SKPD) belum dapat mempertanggungajawabkannya,” beber Nixon saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/7/2019).

Meski pun demikian, Nixon memastikan jika pihaknya tak segan-segan untuk menaikkan status para saksi yang telah diperiksa menjadi tersangka, sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kejati Papua pun telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI untuk menindaklanjuti indikasi “korupsi” yang merugikan negara dengan nilai lebih dari Rp 9 miliar itu.

“Walaupun uang persediaan nantinya dikembalikan oleh 27 SKPD ke negara, namun proses hukum tetap berlanjut. Tidak tertutup kemungkinan status saksi akan kami naikkan menjadi tersangka, setelah ada petunjuk dari Kejaksaan Agung,” tegasnya seraya menjelaskan jika kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. (Ara)

Bagikan :

News Feed