oleh

Soroti Kinerja Bapenda, KPK : Kalau Kepala UPT Tidak Becus, Di Ganti Saja

JAYAPURA (KT) – Komisi Pemberantasan Korupsi memberi sorotan tajam terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Papua yang dinilai kurang optimal dalam mengelola pendapatan daerah. Hal itu terkuak setelah Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupga) KPK dengar langsung progress yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Papua terkait optimalisasi pendapatan daerah,Rabu (24/7/2019).

Koordinator Wilayah VIII KPK RI Adliansyah Malik Nasution mengaku bahwasanya KPK sangat menseriusi Monitoring dan Evaluasi (monev), apalagi terkait pajak terdapat dua hal pokok yangh inti yakni mengintensifkan yang sudah ada dan mengekstensifkan yang baru.

” Bapenda harusnya yang tahu aturan, mereka harus berbuat sesuatu. Sebab berbeda dengan SKPD lainnya, mereka ini bekerja melakukan upah pungut pajak. Nah, Sekarang mereka pungut pajak tidak?” Kata Adlinsyah yang menyoroti kinerja Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) Bapenda yang ada di Kabupaten/Kota se Papua.

Ia menyebut, lembaga atau instansi harus memiliki aturan, orang, dan sistem yang dijalankan. Dan ketiganya harus berjalan secara profesional. “Kalau kepala UPTnya kerja tidak becus, lebih baik diganti saja,” tegasnya

Adliansyah yang didampingi Koordinator Tim Supervisi KPK wilayah Papua, Maruli Tua tegas menyampaikan perlu adanya komunikasi baik antar Bapenda Provinsi dan perwakilan UPT di daerah guna memaksimalkan tugas dan fungsi UPT di daerah

Ia juga mengingatkan agar semua pembayaran pajak harus dilakukan secara online, untuk meminimalisir terjadinya korupsi. “Tidak boleh lagi pungut pajak datang kerumah rumah dor to dor, semua pembayaran harus secara online,”tegas Adlinsyah

Berdasarkan laporan yang dipaparkan Bapenda, ada sejumlah poin yang dikritisi oleh KPK yakni terkait pajak kendaraan bermotor, terutama kendaraan milik pemerintah daerah Provinsi Papua yang ternyata banyak nunggak pajak, lalu persoalan retribusi dan masalah pajak air permukaan yang tidak memberikan progress signifikan. Dimana tidak ada inisiatif mencari potensi pajak air permukaan lainnya selain Freeport, PDAM, PLTA Walesi dan lainnya PAP. Padahal masih banyak potensi PAP lainnya yang bisa digali untuk mendatangkan PAD

Kegiatan Monev juga dihadiri sejumlah perwakilan BUMD Papua seperti Bank Papua, PD Irian Bhakti sayangnya, sejumlah BUMD lainnya justru tidak hadir. KPK menyayangkan bahwa BUMD selain bank Papua semuanya telah mengalami kondisi pailit. Padahal penyertaan modal pemerintah provinsi Papua cukup besar. Oleh karenanya dia meminta pemerintah serius menangani masalah ini.

Sementara itu, Kepala Bapenda Papua, Gerson Jitmau mengaku sudah bekerja maksimal dalam mengelola pendapatan daerah. “Pajak daerah Papua sudah satu truliun, walau pegawai hanya 200 orang. Capaian kinerja kita terukur bahwa pendapatan sudah naik apalagi Freeport mau bayar PAP,” akunya

Gerson mengakui adanya kendala terkait masalah kondisi geografis Papua yang menyulitkan petugas untuk melakukan penagihan pajak maupun melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Kalau pegawai cukup menyadari untuk bayar pajak, tapi untuk masyarakat itu tidak gampang. Yah kami berharap dengan adanya pendampingan KPK ini, kami bisa lebih meningkatkan lagi kinerja kami di masa mendatang,”katanya. (TA)

Bagikan :

News Feed