oleh

KPK Temukan Data 1,5 Juta Penerima Bantuan Di Papua Tak Sesuai Data NIK, Begini Harapan Pemprov

JAYAPURA (KT) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ketidak sesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap 1,5 juta penduduk penerima bantuan sosial yang ada di Papua.

“Untuk Papua, dari 1.696,698 orang yang terdeteksi menerima bantuan, terdapat 1,5 juta orang datanya tidak sepadan dengan data NIK,” kata Koordinator Wilayah VIII Korsupgah KPK Adliansyah Malik Nasution, saat Rapat Penertiban Asset dan Pembenahan Basis Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua, di Hotel Swisbell, Senin (11/11/2019).

Berangkat dari temuan tersebut, KPK berharap seluruh kepala daerah Papua berkomitmen memperbaiki basis data kependudukannya. Sebab, jika kondisi data kondisi data yang tidak akurat dan tidak diperbaharui akan memperbesar potensi kesalahan penyaluran, bahkan penyimpangan yang dapat menimbulka akibat hukum yang semakin terbuka.

“Bila basis data kependudukan terus diperbarui, maka kondisi perekonomian penerima Bansos bisa saja berubah. Ini penting agar program Bansos bisa tepat sasaran dan manfaatnya betul-betul dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Kata Adliansyah, sejauh ini baru Kota Jayapura yang memiliki data kependudukan yang baik, setelah itu ada tiga kabupaten lain yang menyusul.

“Terkait dengan pemuktahiran data tersebut di 2019, hanya Kabupaten Merauke, Jayawijaya, Keerom yang sudah melakukan finalisasi data terpadu,” kata dia.

Terkait dengan masih minimnya data kependudukan di Papua, Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menegaskan pemerintah Provinsi Papua akan melakukan backup, Ia berharap pendataan penduduk lewat Capil ditiap kabupaten/kota di Papua dapat berjalan dengan baik, agar pendataan dapat di lakukan.

“ Saat ini proses perekaman untuk data kependudukan masih 45 persen dari 3 juta masyarakat di Papua. Kita akan backup, dengan harapan dalam 1-2 tahun kedepan untuk perekaman data penduduk di Papua dapat mencapai 80 persen,” kata Klemen.

Kata Klemen, dengan tertibnya database kependudukan, maka tentu bantuan dari pemerintah akan diperoleh. Baik itu dalam bentuk bantuan sosial maupun pelayanan kesehatan yang menjadi program pemerintah, sebab itu membutuhkan identitas jelas penerimanya.

Soal kendala-kendala, menurut Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi tetap optimis, yang penting kepala daerah di tiap Kabupaten/Kota memiliki target dan mampu menggerakan.

“Intinya dengan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh KEpala daerah maka tentu akan memiliki kiat dan alternatif. Yang penting kepala daerah mampu menggerakkan dan punya target jelas,” kata Klemen. (TA)

Bagikan :

News Feed