oleh

Pemprov Sebut Implementasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Papua Telah Membuahkan Hasil

JAYAPURA (KT) – Dalam dua tahun terakhir implementasi rencana aksi pencegahan korupsi di Provinsi Papua telah membuahkan hasil. Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal menyebut, dari tiga area intervensi penilaian Monitoring Centre of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasa Korupsi meraih angka diatas 50 persen, bahkan dibidang perencanaan mencapai diatas 90 persen.

“Untuk Perencanaan dan Penganggaran APBD sebesar 91 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 66 persen dan Manajemen ASN 52 persen,” kata Klemen Tinal saat Rapat Penertiban Asset dan Pembenahan Basis Kesejahteraan Sosial Provinsi Papua, di Hotel Swisbell, Senin (11/11/2019).

Meski demikian, kata Wakil Gubernur masih ada juga area intervensi lainnya yang memiliki persentasi dibawah 50 yakni terkait dengan manajemen Aset Daerah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.

“Dan ini menjadi focus untuk dilakukan penertiban untuk pemanfaatan barang milik daerah BMD sebagai bagian dalam peningkatan daerah,” kata Klemen.

Terkait manajemen aset daerah, kata Klemen, terdapat sejumlah yang patut diseriusi dan perlu ditertibkan, yakni data aset yang belum memiliki bukti kepemilkan, data aset yang timpang tindih atau berpotensi dikuasai pihak ketiga serta data aset dalam kondisi rusak berat dan tak layak
“Hal ini yang perlu disereriusi untuk mewujudkan BMD menjadi aset yang dikelola dengan baik, dapat menjadi potensi sumber pembiayaan pelaksanan fungsi pemerintah daerah” kata Klemen

Dia berharap Bupat dan Walikota juga bisa memantau implementasi rencana aksi pencegahan korupsi di wilayahnya masing masing serta fokus dan berkomitmen melaksanakan dan mengimplementasikan rencana aksi pencegahan korupsi di wilayah masing-masing.

Koordinator Wilayah VIII Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, Adliansyah Malik mengatakan KPK akan terus mendorong mendorong sertifikasi, legalisasi untuk asset daerah

“Kita juga ingin tahu perkembangan dari status asset bersengketa, lalu wilayah sengketa, seperti wilayah pemekaran termasuk asset pemanfaatannya seperti apa,” kata Adlinsyah. (TA)

Bagikan :

News Feed